Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Dipamerkan di Depan Hakim, Begini Hasil Pemeriksaannya

Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jokowi memaparkan secara rinci rekam jejak pendidikannya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi guna membantah berbagai tuduhan miring yang menyerang keabsahan dokumen akademiknya.

"Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," ujar Jokowi di ruang sidang.

Baca JugaBuka Suara Soal Penyadapan Presiden, SBY: Kok Begini Liar Politik Kita4 November 2026 pukul 20.34

Dalam persidangan tersebut, JPU mendalami proses akademik yang ditempuh Jokowi selama menimba ilmu di UGM. Merespons pertanyaan seputar spesialisasi jurusan, ia menerangkan bahwa pada masa perkuliahannya, Fakultas Kehutanan UGM belum menerapkan sistem penjurusan kaku sejak awal pendaftaran, melainkan berbasis pada penentuan mata kuliah pilihan.

Selain memaparkan riwayat pendidikan, Jokowi juga mengungkap alasan di balik keputusannya mengajukan laporan pengaduan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Langkah hukum tersebut diambil setelah sang ajudan memperlihatkan cuplikan video serta unggahan media sosial yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu.

Ia menilai narasi negatif yang beredar di platform digital seperti YouTube, Facebook, X, hingga acara talk show sebenarnya telah berlangsung sejak 2020 dan makin meruncing sepanjang 2024 hingga 2025.

Baca JugaBareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara4 November 2026 pukul 19.09

"Sebelum peristiwa itu, sebetulnya juga sudah sejak tahun 2020 kemudian makin menjadi-jadi tahun 2024, 2025, dan saya anggap apa yang ditunjukkan oleh ajudan saya itu juga sudah kebablasan sehingga saya berinisiatif konsultasi dengan penasihat hukum," tegasnya.

Persidangan ini merupakan bagian dari proses hukum kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo. Berdasarkan berkas dakwaan yang dibacakan JPU pada 17 September 2026, Roy didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam dakwaan primair, jaksa menjerat Roy dengan Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara pada dakwaan subsidair, ia disangkakan melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 jo Pasal 48 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.