Menko Yusril: Prabowo Sudah Tahu Disadap, Kasus Tiga Jenderal Polri Bukan Makar

JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengetahui dirinya menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan oleh sejumlah perwira tinggi Polri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan laporan tersebut telah disampaikan Kapolri kepada Presiden. Namun, ia menegaskan perkara yang menjerat tiga tersangka itu sejauh ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana makar.

Yusril menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta, Selasa (3/11/2026), setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Mereka ialah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya telah ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Yusril, Presiden telah menerima laporan langsung dari Kapolri mengenai perkara tersebut. Meski demikian, ia tidak memerinci kapan laporan disampaikan maupun bagaimana penyadapan terhadap nomor telepon Presiden dilakukan. Penjelasan mengenai modus dan materi komunikasi yang diduga disadap, kata dia, menjadi kewenangan penyidik Polri.

Baca JugaTiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes PolriRachmaddani Rizki Saputra3 November 2026 pukul 21.55

Yusril juga meluruskan anggapan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara otomatis dapat dikaitkan dengan makar. Berdasarkan pasal yang digunakan penyidik, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi tanpa prosedur serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

“Pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril.

Dalam hukum pidana, makar memiliki unsur dan kategori tersendiri. Yusril menyebut pengaturannya mencakup makar terhadap Presiden, pemerintah, serta upaya memisahkan sebagian wilayah negara.

Karena unsur tersebut belum menjadi dasar sangkaan dalam perkara ini, ia meminta publik tidak terburu-buru menghubungkan kasus penyadapan dengan upaya makar.

Baca JugaListyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden serta Sejumlah Pejabat NegaraRachmaddani Rizki Saputra3 November 2026 pukul 21.37

Bareskrim sebelumnya menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sasaran yang disebut penyidik meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Polisi juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem.

Ketiga tersangka disangkakan menggunakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut berbeda-beda, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara untuk salah satu sangkaan.

Sementara itu, motif penyadapan dan tujuan pengumpulan komunikasi masih dalam penyidikan. Yusril menyatakan pembuktian harus bertumpu pada alat bukti yang sah, bukan dugaan mengenai kepentingan politik atau pihak yang mungkin berada di balik perkara.

Dengan demikian, penjelasan pemerintah mengenai tidak adanya sangkaan makar belum menjawab seluruh pertanyaan tentang siapa yang memerintahkan penyadapan, informasi apa yang dicari, dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan.