Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Survei Catat Dinamika, Pemerintah Fokus Kerja — Foto: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
RUNTUT.COM– Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober hingga November 2026, sejumlah lembaga riset, media massa, dan organisasi masyarakat sipil merilis laporan evaluasi kinerja.
Berdasarkan data dari berbagai sumber tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode awal masa jabatan.
Dinamika Angka Kepuasan Publik
Menurut catatan Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada Juli 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun sebesar 30,1 persen dalam kurun sembilan bulan, dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 50,1–51 persen, disertai peningkatan angka ketidakpuasan hingga hampir tiga kali lipat.
Tren serupa dilaporkan oleh Poltracking Indonesia dalam survei nasional periode 30 September hingga 7 Oktober 2026, yang mencatat tingkat kepuasan berada di angka 55,3 persen turun dari 75,1 persen pada April 2026 sementara 40,9 persen responden menyatakan tidak puas dan 3,8 persen tidak menjawab.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, Tempo Data Science sebagaimana dikutip Hukumonline mencatat tingkat kepuasan terhadap pasangan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen.
Sementara itu, Parameter Politik Indonesia (PPI) dalam rilis evaluasi dua tahun pemerintahan pada Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan publik di angka 65,2 persen, namun turut menggarisbawahi sektor ekonomi sebagai keluhan utama masyarakat.
Survei dan Masyarakat Sipil Soroti Kinerja Dua Tahun Pemerintah, Prabowo Serahkan Penilaian pada 2029 — Foto: Presiden RI
Ragam Sorotan Publik dan Organisasi Sipil
Berbagai laporan media dan lembaga pemantau mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan publik selama dua tahun terakhir:
Kondisi Ekonomi dan Pangan: Evaluasi Parameter Politik Indonesia (Oktober 2026) dan laporan Hukumonline mencatat tingginya harga bahan pangan serta isu tekanan ekonomi sebagai pemicu utama menurunnya kepercayaan masyarakat.
Tata Kelola Program Strategis: Laporan Kompas.com pada 14 November 2026 menyoroti urgensi pengawasan dan audit ketat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dikutip Amnesty International Indonesia mencatat 11.566 siswa terdampak keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG hingga Oktober 2025.
Selain itu, BBC News Indonesia pada Agustus 2026 mengulas kritik terkait minimnya transparansi dan kejelasan arah implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Lingkungan dan Bencana: Harian The New York Times pada 12 November 2026 melaporkan keluhan warga di Kalimantan dan Sumatera terkait penanganan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung lebih dari empat bulan.
HAM, Demokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan: Amnesty International Indonesia dalam laporannya mencatat 5.538 korban dalam penanganan unjuk rasa sepanjang 2025, 268 kasus serangan terhadap pembela HAM, perluasan peran militer di ranah sipil, serta 903 orang yang dijerat UU ITE dan pasal makar sebagaimana dikutip Hukumonline pada Oktober 2026.
Di sisi lain, analisis Kompas.com pada November 2026 menyoroti penempatan pejabat negara yang dinilai masih kental dengan nuansa akomodasi politik.
Menanggapi dinamika hasil survei serta berbagai catatan kritis tersebut, pihak istana menyatakan tetap memprioritaskan eksekusi program kerja. Pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak menjadikan angka survei maupun elektabilitas sebagai fokus utama saat ini, melainkan memilih bekerja menjalankan program bagi masyarakat dan menyerahkan penilaian akhir kepada rakyat pada Pemilu 2029.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menanggapi rilis survei SMRC pada Juli 2026 dengan menyebut bahwa hasil survei merupakan potret opini publik pada satu waktu tertentu yang sifatnya dinamis. Qodari memastikan pemerintah terbuka dan menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan.