Majelis sidang etik menjatuhkan sanksi PTDH kepada EHS karena terbukti menyalahgunakan perangkat teknologi Polri. Selain penahanan tiga tersangka di Mako Brimob, Polri dan Menko Yusril mengungkap adanya temuan keterkaitan kasus ini dengan dugaan makar. — Foto: X: Humas Polri
RUNTUT.COM – Perwira tinggi Polri EHS tampak mengenakan baju tahanan usai dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dalam sidang etik Polri terkait kasus penyadapan ilegal.
Di dalam gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna baju biru muda saat keluar dari gedung tersebut seusai menjalani menjalani sidang etik.
Kedua tangannya tampak terikat, sedangkan wajahnya tertutup masker hitam. Saat digiring petugas menuju mobil taktis (rantis) Brimob Polri, EHS berjalan cepat dengan kepala tertunduk tanpa memberikan keterangan.
Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Usai dijatuhi sanksi PTDH, EHS kembali ditahan untuk proses pidana. — tribratanews-respringsewu.lampung.polri
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan EHS kembali ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, setelah menjalani sidang etik.
"Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim," kata Trunoyudo.
Dalam sidang KKEP, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya dari berbagai kalangan itu mencuat sejak 3 November 2026 lalu, diawali dengan penangkapan sejumlah jenderal polisi secara hampir bersamaan.
Penyelidikan berproses hingga kemudian Polri merilis empat nama tersangka kasus ini. Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela.
Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Ketiga tersangka yaitu Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri sejak awal penangkapan. Namun Slamet belum ditahan dengan alasan kesehatan.
Dari dugaan penyadapan yang dilakukan tersangka, Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung untuk mengetahui motif dan dalang di balik aksi penyadapan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalm keterangannya menyatakan tentang temuan terbaru dari pihak Polri yakni adanya titik terang keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar.