Dukungan daerah mengalir deras bagi Sufmi Dasco Ahmad, sementara AHY dinilai pengamat mampu menjaga stabilitas koalisi. — Foto: Partai Demokrat
RUNTUT.COM – Dinamika politik nasional tengah bergerak cepat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sejumlah nama tokoh senior mulai bermunculan dalam bursa pengganti, dengan dua figur yang mencuri perhatian publik, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Berdasarkan perkembangan dinamika di internal koalisi pendukung pemerintah, gelombang dukungan tampak mengalir deras kepada Sufmi Dasco Ahmad.
Sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai wilayah mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, hingga Papua Barat Daya secara terbuka menyuarakan dukungannya agar Wakil Ketua DPR RI tersebut mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Sinyal positif juga datang dari mitra koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham serta pimpinan Partai NasDem menilai Dasco sebagai sosok yang memiliki rekam jejak politik panjang, loyalitas teruji, serta kesamaan frekuensi atau suasana kebatinan yang membuat proses adaptasi kerja dengan Presiden dapat berjalan tanpa hambatan.
Di sisi lain, nama Agus Harimurti Yudhoyono juga tercatat masuk dalam daftar delapan figur potensial yang dipertimbangkan di lingkaran koalisi.
Berbeda dengan arus dukungan terbuka untuk Dasco, Partai Demokrat memilih bersikap lebih berhati-hati dengan menegaskan tidak akan menyodorkan nama kadernya secara memaksa dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden.
Sejumlah pengamat politik menilai, opsi memilih AHY dipandang sebagai langkah moderat yang dinilai mampu menjaga keseimbangan stabilitas antarpartai di dalam koalisi besar.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elite partai mulai menyuarakan dukungan. Keputusan final kini menanti hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan dua nama ke sidang MPR. — Foto: Fraksi gerindra dpr-ri
Menurut ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta aturan turunannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di tengah masa jabatan berjalan melalui beberapa tahapan resmi:
Penyebab Kekosongan: Aturan ini berlaku apabila Wakil Presiden mangkat, berhenti (mengundurkan diri), diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Batas Waktu 60 Hari: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
Hak Usul Tunggal Presiden: Dalam sidang MPR tersebut, anggota MPR tidak bisa mengajukan calon sendiri. Konstitusi menegaskan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan secara resmi oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden memiliki kendali penuh untuk menyaring dan menentukan siapa dua nama yang berhak maju ke tahap akhir.
Pemungutan Suara di MPR: Pimpinan MPR bersama anggota DPR dan DPD akan menggelar sidang untuk memilih satu dari dua kandidat usulan Presiden tersebut berdasarkan suara terbanyak sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Presiden definitif.