Runtut.com

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

3 menit baca
3
Dukungan daerah mengalir deras bagi Sufmi Dasco Ahmad, sementara AHY dinilai pengamat mampu menjaga stabilitas koalisi.
Dukungan daerah mengalir deras bagi Sufmi Dasco Ahmad, sementara AHY dinilai pengamat mampu menjaga stabilitas koalisi. — Foto: Partai Demokrat

RUNTUT.COM – Dinamika politik nasional tengah bergerak cepat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Sejumlah nama tokoh senior mulai bermunculan dalam bursa pengganti, dengan dua figur yang mencuri perhatian publik, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Berdasarkan perkembangan dinamika di internal koalisi pendukung pemerintah, gelombang dukungan tampak mengalir deras kepada Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai wilayah mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, hingga Papua Barat Daya secara terbuka menyuarakan dukungannya agar Wakil Ketua DPR RI tersebut mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal positif juga datang dari mitra koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham serta pimpinan Partai NasDem menilai Dasco sebagai sosok yang memiliki rekam jejak politik panjang, loyalitas teruji, serta kesamaan frekuensi atau suasana kebatinan yang membuat proses adaptasi kerja dengan Presiden dapat berjalan tanpa hambatan.

Di sisi lain, nama Agus Harimurti Yudhoyono juga tercatat masuk dalam daftar delapan figur potensial yang dipertimbangkan di lingkaran koalisi.

Berbeda dengan arus dukungan terbuka untuk Dasco, Partai Demokrat memilih bersikap lebih berhati-hati dengan menegaskan tidak akan menyodorkan nama kadernya secara memaksa dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden. 

Sejumlah pengamat politik menilai, opsi memilih AHY dipandang sebagai langkah moderat yang dinilai mampu menjaga keseimbangan stabilitas antarpartai di dalam koalisi besar.

Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elite partai mulai menyuarakan dukungan. Keputusan final kini
Menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elite partai mulai menyuarakan dukungan. Keputusan final kini menanti hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan dua nama ke sidang MPR. — Foto: Fraksi gerindra dpr-ri

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta aturan turunannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong di tengah masa jabatan berjalan melalui beberapa tahapan resmi:

  1. Penyebab Kekosongan: Aturan ini berlaku apabila Wakil Presiden mangkat, berhenti (mengundurkan diri), diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

  2. Batas Waktu 60 Hari: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

  3. Hak Usul Tunggal Presiden: Dalam sidang MPR tersebut, anggota MPR tidak bisa mengajukan calon sendiri. Konstitusi menegaskan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan secara resmi oleh Presiden. Dengan demikian, Presiden memiliki kendali penuh untuk menyaring dan menentukan siapa dua nama yang berhak maju ke tahap akhir.

  4. Pemungutan Suara di MPR: Pimpinan MPR bersama anggota DPR dan DPD akan menggelar sidang untuk memilih satu dari dua kandidat usulan Presiden tersebut berdasarkan suara terbanyak sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Presiden definitif.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Raffi Ahmad Minta Maaf Soal Endorse Kementerian, Salurkan Dana Pribadi untuk Bantuan Warga
Nasional

Raffi Ahmad Minta Maaf Soal Endorse Kementerian, Salurkan Dana Pribadi untuk Bantuan Warga

Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf terbuka terkait polemik jasa endorsement dari dua kementerian yang diterima PT Rans Animasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 5 hari lalu