Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemutusan akses mengacu pada Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 untuk menekan disinformasi. — Foto: Komdigi
RUNTUT.COM – Kebijakan moderasi dan pemutusan akses (takedown) konten di ruang digital menuai silang pendapat antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut dijalankan murni berdasarkan koridor hukum untuk menekan peredaran disinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya, pihak Komdigi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada regulasi yang berlaku, di antaranya Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127 Tahun 2026.
Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara platform digital untuk menghapus konten yang dikategorikan berisiko tinggi dalam tenggat waktu maksimal empat jam.
Laporan SAFEnet Catat Lonjakan Takedown Konten Kritik, Komdigi Tegaskan Sesuai Koridor Hukum — Foto: Kementerian Komunikas dan digital
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas membantah anggapan yang menyebut kementeriannya bertindak sebagai "tukang sensor" maupun sengaja membatasi ruang kritik masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Meutya, proses moderasi konten dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi ruang digital dari penyebaran informasi yang tidak benar, bukan untuk membungkam aspirasi warga yang disampaikan secara sah.
Di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut memicu kritik keras dari koalisi masyarakat sipil, termasuk Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi.
Rilis terakhir kedua lembaga pada 8 September menemukan 73 konten dimoderasi, data terakhir per 8 November mencatat 127 konten mengalami moderasi.
Dari 127 konten yang mengalami moderasi, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi: 94 konten (74,0%), naik dari 66 permintaan pada rilis sebelumnya. Moderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas juga meningkat, dari 9,6% pada rilis sebelumnya menjadi 26,0% (33 konten).
Ini tidak berarti permintaan Komdigi menurun, karena jumlahnya justru naik dari 66 ke 94. Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi.
Sejak awal November 2026, terdapat lonjakan besar warganet yang diancam setelah berekspresi, mengkritik, berpendapat atau sekadar membagikan situasi terkini, terutama di platform Threads.
Lonjakan ini terutama saat warganet geram dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Berdasarkan laporan pemantauan yang mereka rilis, sebagian besar konten yang terkena moderasi justru berisi ekspresi warga, kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pejabat, dokumentasi aksi demonstrasi, hingga pembahasan mengenai isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koalisi masyarakat sipil menilai praktik pemutusan akses tersebut berpotensi mengancam jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Menyikapi temuan ini, kelompok masyarakat sipil menyatakan berencana menempuh jalur hukum untuk menguji dan mempersoalkan kebijakan tersebut.