MPR mengundur sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden ke 9 Desember 2026. Penundaan memberi Prabowo waktu tambahan menentukan dua calon.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendapat tambahan waktu untuk menentukan dua calon wakil presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan mengundur sidang paripurna pengisian jabatan tersebut dari 2 menjadi 9 Desember 2026. Penjadwalan ulang ini dilakukan setelah Presiden mengirimkan usulan perubahan agenda karena padatnya kegiatan kenegaraan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Sidang paripurna pada Rabu (9/12/2026) nantinya akan mengagendakan pengisian kekosongan jabatan, pemilihan, serta pelantikan wakil presiden terpilih.
Muzani menjelaskan, rapat gabungan digelar setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden sebagai tanggapan atas surat MPR tertanggal 13 November 2026. Sebelumnya, MPR telah menetapkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden mengusulkan perubahan jadwal agar proses penentuan calon wakil presiden memiliki waktu lebih panjang.
Menurut Muzani, apabila sidang tetap digelar pada 2 Desember, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November. Tenggat tersebut mengikuti ketentuan penyampaian nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna.
Waktu yang tersedia dinilai terbatas karena Presiden memiliki sejumlah agenda kenegaraan. Selain itu, penentuan dua calon memerlukan pertimbangan dan koordinasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh. Penundaan satu minggu memberi ruang tambahan bagi Presiden untuk menyelesaikan proses tersebut.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember,” kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat.
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan membahas prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Muzani menyebut pelantikan akan dilaksanakan oleh MPR dengan mengacu pada kewenangan lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.
MPR juga menetapkan susunan panitia ad hoc untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang. Bambang Wuryanto ditunjuk sebagai ketua, didampingi dua wakil ketua. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi dan kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat, dengan Habiburrahman sebagai ketua dan seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan. Tim ini akan menjalankan tugas verifikasi dalam rangkaian proses pengisian jabatan wakil presiden.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab