China mengeluarkan 33 pejabat dari Partai Komunis, termasuk 16 tokoh militer. Pembersihan internal berlangsung menjelang Kongres PKC 2027.
CHINA—Pembersihan internal Partai Komunis China (PKC) menjangkau sejumlah posisi strategis, mulai dari elite politik, pimpinan militer, hingga pejabat sektor keuangan. Sebanyak 33 pejabat senior dan anggota Komite Sentral resmi dikeluarkan dari partai dalam keputusan yang diumumkan pada 29 Oktober 2026.
Keputusan itu disahkan dalam Sidang Pleno Kelima Komite Sentral PKC ke-20 yang berlangsung selama empat hari di Beijing. Melalui komunike resmi, partai menyatakan tindakan tersebut berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Namun, pengumuman itu tidak merinci seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan masing-masing pejabat.
Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Zhang Youxia, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat China. Ia pernah menduduki posisi penting dalam struktur komando militer dan termasuk tokoh dengan pengaruh besar di lingkungan angkatan bersenjata. Selain Zhang, Liu Zhenli, mantan kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat, juga masuk dalam daftar pejabat yang dikeluarkan dari partai.
Dari lingkungan pemerintahan, terdapat Ma Xingrui, mantan sekretaris partai wilayah Xinjiang, serta Liu Jianchao, mantan kepala Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral PKC. Nama Yi Huiman, mantan ketua Komisi Regulasi Sekuritas China, turut tercantum. Sementara itu, Li Yunze, mantan kepala Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, kehilangan jabatan partainya.
Menurut laporan Reuters pada 29 Oktober 2026, pengumuman tersebut mengonfirmasi keputusan disipliner terhadap 33 pejabat. Sejumlah nama sebelumnya telah lebih dahulu dicopot atau berada dalam proses pemeriksaan. Dari keseluruhan daftar, 16 orang berasal dari kalangan militer, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post.
Porsi besar pejabat militer dalam daftar tersebut memperlihatkan bahwa penertiban internal juga menyentuh institusi pertahanan. Komisi Militer Pusat, lembaga yang memimpin angkatan bersenjata China, menjadi salah satu struktur yang terdampak. Dalam sidang pleno yang sama, Zhang Shengmin, wakil ketua komisi tersebut, diangkat menjadi anggota Politbiro, badan pengambil keputusan utama partai.
Xi Jinping telah menjalankan kampanye antikorupsi sejak mulai memimpin China pada 2012. Pemerintah China menyebut kebijakan itu sebagai upaya memperkuat disiplin dan membersihkan penyelenggaraan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Pada konferensi pers 30 Oktober, pejabat Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin menyatakan sekitar 7,9 juta orang telah dijatuhi sanksi sejak kampanye tersebut dimulai.
Namun, sejumlah analis menilai pemberantasan korupsi juga berkaitan dengan penguatan kendali politik Xi terhadap partai dan militer. Penilaian tersebut muncul di tengah persiapan menuju Kongres Nasional PKC ke-21 pada paruh kedua 2027, forum yang akan menentukan susunan kepemimpinan partai berikutnya.
Besarnya jumlah pejabat yang tersingkir menunjukkan bahwa kampanye disiplin internal masih menjadi agenda utama kepemimpinan China. Meski demikian, tanpa rincian kasus individual, alasan dan proses hukum di balik setiap pemecatan belum dapat dinilai secara menyeluruh.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
Jembatan China–Korea Utara Resmi Dibuka Setelah Mangkrak 12 Tahun18 Oktober 2026 pukul 06.00
