Runtut.com
AsiaBreaking News

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Siapkan Proses Pengganti

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR. Proses penentuan pengganti ditargetkan selesai maksimal 60 hari.

2 menit baca
2
Runtut.com
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, 12 November 2026. MPR selanjutnya menyiapkan mekanisme konstitusional untuk menentukan penggantinya. — YouTube/@TV Parlemen

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri dan meminta MPR memproses pengunduran dirinya.

Penyerahan surat berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat yang sama sebelumnya juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran datang secara langsung untuk menyampaikan permohonan tersebut dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

Muzani menjelaskan, Gibran tidak menyampaikan alasan secara terperinci saat bertemu pimpinan MPR. Setelah menerima surat itu, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya bersama pimpinan fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Muzani, konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari kepada MPR untuk menetapkan wakil presiden pengganti. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan dipilih melalui mekanisme di MPR.

Pengajuan pengunduran diri ini berlangsung di tengah tekanan politik terhadap Gibran terkait persoalan persyaratan pendidikan. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan terhadap wakil presiden tersebut.

Persoalan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan hukum. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung turut menjadi pembahasan dalam dinamika politik yang mengiringi posisinya sebagai wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Prabowo pada 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas perkembangan situasi politik dan hukum yang dihadapi Gibran.

Prasetyo menyebut Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya. Gibran juga sempat menyampaikan keinginan untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya. Namun, dua hari setelah pertemuan tersebut, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Di sisi lain, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Pernyataan itu disampaikan di tengah perkembangan pengunduran diri putra sulungnya tersebut. Jokowi menegaskan dukungannya terhadap program pemerintahan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, MPR kini memasuki tahap pembahasan mekanisme pergantian wakil presiden. Proses tersebut akan menentukan tahapan berikutnya dalam pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Eks PM Malaysia Najib Razak Mulai Jalani Tahanan Rumah hingga 2028, Polemik dengan Kerajaan MeredaBreaking
Asia

Eks PM Malaysia Najib Razak Mulai Jalani Tahanan Rumah hingga 2028, Polemik dengan Kerajaan Mereda

Mantan PM Malaysia Najib Razak keluar dari Penjara Kajang dan menjalani sisa hukuman kasus SRC International di kediamannya hingga 2028.

Rachmaddani Rizki Saputra· 6 jam lalu
Alasan Raja Juli, Giring, dan Isyana Resmi Keluar dari PSI
Asia

Alasan Raja Juli, Giring, dan Isyana Resmi Keluar dari PSI

Pengunduran diri Raja Juli, Giring, dan Isyana menjadi sorotan setelah ketiganya meninggalkan posisi strategis di Partai Solidaritas Indonesia.

Rachmaddani Rizki Saputra· 2 hari lalu
Buka Suara Soal Penyadapan Presiden, SBY: Kok Begini Liar Politik Kita
Asia

Buka Suara Soal Penyadapan Presiden, SBY: Kok Begini Liar Politik Kita

Respons skandal penyadapan Presiden Prabowo, SBY kritik tajam kondisi politik Indonesia yang dinilai halalkan segala cara demi kekuasaan.

Nurul Hidayah· 1 minggu lalu
Xi Jinping Singkirkan 33 Pejabat Partai Komunis China, Ada Apa di Baliknya?
Asia

Xi Jinping Singkirkan 33 Pejabat Partai Komunis China, Ada Apa di Baliknya?

China mengeluarkan 33 pejabat dari Partai Komunis, termasuk 16 tokoh militer. Pembersihan internal berlangsung menjelang Kongres PKC 2027.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 minggu lalu
Prabowo Terima Menlu Singapura, Komunikasi Diplomatik Berlanjut di Hambalang
Asia

Prabowo Terima Menlu Singapura, Komunikasi Diplomatik Berlanjut di Hambalang

Presiden Prabowo menerima Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang pada 28 Oktober 2026 setelah Vivian mengajukan permohonan pertemuan langsung.

Rachmaddani Rizki Saputra· 2 minggu lalu
Indonesia-Singapura Sepakati Satuan Tugas Bersama Tangani Kebakaran Hutan
Asia

Indonesia-Singapura Sepakati Satuan Tugas Bersama Tangani Kebakaran Hutan

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk menelusuri perusahaan terkait karhutla dan memperkuat penegakan hukum lintas negara.

Rachmaddani Rizki Saputra· 2 minggu lalu