Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat membaur jadi satu dalam aksi 10 November di Surabaya — Getty Images/@Juni Kriswanto
RUNTUT.COM – Sejumlah mahasiswa berencana menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.
Demonstrasi tersebut mengusung tema "Pulihkan Indonesia". Mahasiswa berencana menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari kerusakan lingkungan hingga penegakan hukum.
Dalam keterangan resminya, BEM PTMA menyebut aksi demonstrasi ini, yang diperkirakan akan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab mahasiswa serta masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari krisis ekologis, korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar rakyat, hingga penegakan hukum.
Di kota lain, seperti Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) juga menyerukan aksi demonstrasi pada 10 November 2026. AJM menyampaikan ajakan ini dalam konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta pada 3 November 2026.
Aksi ini adalah kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya berlangsung pada 20 dan 28 Oktober 2026.
Sementara di Surabaya, Rakyat Surabaya Menggugat dan BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga menyerukan demo pada Hari Pahlawan yang berlokasi di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya di hari yang sama.
Mahasiswa berdemo dengan beragam tuntutan kepada pemerintah dalam aksi 10 November 2026 — Getty Images/@Robertus Pudyanto
Apa saja tuntutannya?
Terdapat lima tuntutan utama dari PTMA atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah se-Indonesia.
Ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi bertajuk #PulihkanIndonesia tersebut.
Pertama, mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas buruknya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melindungi masyarakat terdampak, menyelamatkan satwa, serta memulihkan ekosistem hutan dan sumber daya air.
Kedua, mendesak pemberantasan korupsi dan kolusi antara pejabat negara dengan investor maupun pengusaha yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Ketiga, mendesak perbaikan kualitas pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, serta penyelesaian persoalan pengangguran.
Keempat, meminta aparat penegak hukum dan pemerintah berani menindak pejabat maupun pihak lain yang melanggar aturan.
Kelima, menuntut aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, FMN mengusung 11 tuntutan, yang di antaranya termasuk penghentian program yang merugikan rakyat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penurunan harga kebutuhan pokok, pembubaran Danantara, penanganan karhutla dan penghentian dwifungsi militer dan kepolisian.
