Mantan PM Malaysia Najib Razak keluar dari Penjara Kajang dan menjalani sisa hukuman kasus SRC International di kediamannya hingga 2028.
MALAYSIA – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak resmi menjalani sisa hukuman kasus korupsi SRC International di bawah tahanan rumah mulai 10 November 2026. Peralihan dari penjara ke kediaman pribadinya di Kuala Lumpur itu mengakhiri polemik hukum yang sempat memicu ketegangan antara Istana Negara dan pemerintah Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah baru yang mengizinkan Najib menjalani sisa hukuman enam tahun di kediamannya hingga 23 Agustus 2028. Keputusan tersebut menggantikan perintah sebelumnya yang diterbitkan pada 6 November, setelah pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp223 miliar dipenuhi.
Najib sebelumnya menjalani hukuman di Penjara Kajang sejak 23 Agustus 2022 setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menguatkan vonis atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang terkait dana SRC International sebesar 42 juta ringgit.
SRC International merupakan bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga investasi negara yang menjadi pusat salah satu skandal keuangan terbesar di Malaysia.
Hukuman awal Najib berupa penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kemudian dikurangi menjadi enam tahun penjara dan denda 50 juta ringgit melalui keputusan pengampunan pada Januari 2024.
Pada 18 September 2026, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kembali memberikan pengampunan bersyarat yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah, dengan syarat denda dibayar lunas.
Namun, pelaksanaan keputusan tersebut sempat tertunda. Pada 6 November, Najib sempat meninggalkan Penjara Kajang setelah denda dibayarkan, tetapi harus kembali ke tahanan beberapa jam kemudian.
Kejaksaan Agung Malaysia meminta penangguhan sementara untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pelaksanaan pengampunan kerajaan dan dampak perintah pengadilan terhadap sisa masa hukuman Najib.
Langkah tersebut memicu respons keras dari Sultan Ibrahim. Istana Negara menegaskan bahwa kewenangan pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia. Sultan juga mengingatkan bahwa keputusan pengampunan bersyarat yang telah memenuhi ketentuannya harus dihormati.
Di tengah ketegangan tersebut, Anwar Ibrahim meminta Jaksa Agung Mohd Dusuki Mokhtar menghadap Sultan Ibrahim untuk menjelaskan persoalan hukum yang muncul. Anwar menyebut diperlukan penjelasan karena keputusan pengampunan Najib juga berkaitan dengan perkara pidana lain yang sedang dihadapinya.
Pemerintah menyatakan penundaan bukan bentuk penolakan terhadap keputusan raja, melainkan upaya memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum.
Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah baru pada 10 November yang secara tegas menetapkan pelaksanaan tahanan rumah hingga Agustus 2028. Setelah periode tersebut berakhir, Najib dijadwalkan kembali menjalani hukuman dalam perkara 1MDB lainnya.
Dalam perkara terpisah tersebut, Najib telah dijatuhi hukuman penjara 15 tahun pada Desember 2025 atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait 1MDB. Ia masih mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, tahanan rumah yang kini dijalaninya hanya berlaku untuk hukuman dalam kasus SRC International, bukan pembebasan dari seluruh perkara pidananya.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
