RUNTUT.COM – Nama Hashim Djojohadikusumo belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Profil sebagai adik kandung Presiden Prabowo Subianto, sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, setiap pernyataan dan langkah bisnisnya selalu menyita perhatian.
Lahir di Jakarta pada 5 Juni 1954, putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini memang dikenal sebagai pengusaha kawakan dan tokoh penting di balik layar Partai Gerindra. Sejak merintis bisnis pada tahun 1978, gurita bisnisnya di bawah bendera Arsari Group merambah sektor pertambangan, perkebunan, hingga migas. Atas kiprahnya, ia sempat menerima penghargaan Kalpataru pada 2014 dan Bintang Mahaputera Utama di tahun 2025.
Namun, posisi strategisnya di lingkar kekuasaan tak lepas dari sorotan dan kontroversi. Pertama, pada November 2026, Hashim memicu perdebatan luas usai melontarkan gagasan agar seluruh transaksi harian masyarakat—termasuk jasa mikro seperti tukang cukur atau pijat tunai—idealnya dikenai pajak minimal 11 persen. Pernyataan ini langsung menuai kritik karena dinilai dapat membebani ekonomi akar rumput.
Kedua, soal dugaan konflik kepentingan. Lewat perusahaan di bawah Arsari Group, Hashim memenangi proyek Blok Migas Natuna D-Alpha tahap pertama pada 2026. Langkah ini disorot kelompok masyarakat sipil, mengingat statusnya sebagai adik Presiden sekaligus pejabat yang mengurusi bidang iklim dan energi.
Ketiga, usulannya untuk memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan terdegradasi sebagai lahan bahan bakar nabati atau biofuel. Meski Hashim membantah masih bermain di bisnis sawit sejak 2018, kalangan akademisi tetap mewanti-wanti risiko kerusakan lingkungan jika tata kelolanya tidak diawasi ketat.
Jauh sebelum itu, pada tahun 2007, nama Hashim juga sempat terseret dalam kasus penemuan arca curian Museum Radya Pustaka Solo di kediamannya. Namun kala itu, pihak Hashim membantah keterlibatan pencurian dan menegaskan koleksi tersebut dibeli secara sah melalui balai lelang internasional.
Di tengah berbagai pro dan kontra tersebut, peran ganda Hashim sebagai pengusaha besar sekaligus orang dekat Presiden terus menjadi ujian bagi transparansi dan tata kelola pemerintahan.










