Dalang Penyadapan Prabowo Belum Terungkap, 4 Petinggi Polri Jadi Tersangka

RUNTUT.COM – Kasus penegakan hukum yang mengejutkan publik kembali mencuat di tingkat nasional setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. 

Perkara ini menjadi sorotan tajam lantaran objek penyadapan tidak tanggung-tanggung, yakni menyasar langsung Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri kabinet, pimpinan partai politik, pejabat tinggi negara, tokoh ormas, hingga kalangan pengusaha.

Meskipun Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu hasil penyidikan mendalam guna mengungkap motif serta dalang intelektual di balik layar, Polri bergerak cepat dengan menjerat empat nama penting di institusi kepolisian. 

Dugaan keempat tersangka tersebut 

1. Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri & Eks KSP)

Keterlibatan mantan Kapolri menyoroti besarnya penyalahgunaan wewenang di tingkat puncak kepemimpinan (top-level abuse of power). Akses informasi dan pengaruh yang pernah dimilikinya di lingkaran Istana maupun Polri memperkuat dugaan bahwa penyadapan ini dirancang dengan rapi dan terencana untuk menyasar presiden serta elite negara lainnya.

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Sution (Kadiv Hukum Polri)

Sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, posisi Ahrie Sonta seharusnya menjadi benteng utama dalam memastikan seluruh tindakan kepolisian berjalan sesuai dengan koridor hukum. Keterlibatannya menunjukkan adanya pemanfaatan jabatan struktural untuk melegitimasi tindakan peretasan/penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah (unlawful interception).

Baca JugaPrabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Dugaan Penyadapan Dinilai Ancam Keselamatan NegaraRachmaddani Rizki Saputra4 November 2026 pukul 20.44

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri)

Irjen Pol Eko Hadi Santoso diindikasikan sebagai perwira tinggi yang ikut memerintahkan operasional penyadapan. Selain bertindak dalam mengeksekusi perintah, ia dan Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil sadapan dari sistem komputer pada Oktober 2026.

Tindakan memerintahkan penghapusan data dari komputer sistem mengindikasikan adanya upaya obstruction of justice (menghalangi proses hukum). Perannya menunjukkan langkah koordinatif untuk merusak rekam jejak digital (digital footprints) agar aksi intelijen ilegal ini tidak terendus oleh penyidik.

4. Irjen Pol Selamat Uliandi (Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri)

Irjen Pol Selamat Uliandi terseret sebagai tersangka karena perannya sebagai penanggung jawab dan pemberi izin (gateway approval). Sebagai Dewan Pembina Monitoring Center, ia menyetujui penggunaan fasilitas Lawful Interception Management System (LS) untuk menyadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh penting lainnya.

Sistem penyadapan resmi (Lawful Interception) pada dasarnya memerlukan kontrol ketat dan persetujuan khusus. Selamat Uliandi memegang kunci akses legalitas teknis; persetujuan yang diberikannya menyebabkan alat negara yang seharusnya dipakai untuk memberantas kejahatan malah disalahgunakan untuk spionase politik internal.

Berdasarkan hasil gelar perkara Bareskrim, aksi spionase internal ini dijalankan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LS) di lingkungan Polri. Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi diindikasikan sebagai pihak yang memberikan perintah penyadapan.

Dalam mekanismenya, Eko Hadi dan Ahrie harus meminta persetujuan kepada Selamat Uliandi selaku pembina pusat pengawasan tersebut. Tidak hanya itu, pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak dengan memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil sadapan dari komputer sistem.

Baca JugaPresiden Prabowo Menetapkan 18 Tokoh yang Bakal Dianugerahi Gelar Pahlawan NasionalNurul Hidayah8 November 2026 pukul 09.39

Hingga saat ini, pihak Istana dan aparat penegak hukum masih mendalami apakah tindakan ini murni pelanggaran struktural atau didorong oleh agenda politik tertentu yang mengarah pada dugaan makar. Komisi III DPR RI pun berencana memanggil pihak Kepolisian untuk meminta penjelasan menyeluruh agar skandal keamanan negara ini dapat diusut secara transparan.

Penjelasan dan Analisis

1. Ancaman Keamanan Siber dan Intelijen Negara

   • Penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat ring satu (inner circle) merupakan pelanggaran keamanan nasional yang sangat serius (breach of national security).

     Kasus ini menunjukkan betapa rentannya kerahasiaan komunikasi para pemegang kekuasaan tertinggi, bahkan ketika celah tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan perangkat resmi negara (Lawful Interception System).

2. Penyalahgunaan Wewenang Institusional (Abuse of Power)

   • Keterlibatan perwira tinggi aktif hingga mantan pimpinan Polri dalam daftar tersangka mencerminkan adanya persoalan serius dalam rantai komando dan pengawasan internal.

     Sistem penyadapan resmi yang seharusnya dipakai untuk penegakan hukum terhadap kejahatan atau terorisme justru diduga disalahgunakan untuk memata-matai lingkaran kekuasaan eksekutif dan elite politik.

3. Penghilangan Barang Bukti dan Hambatan Penyidikan

   • Tindakan para tersangka yang diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dari komputer sistem menunjukkan adanya upaya obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum).

     Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik Bareskrim untuk melakukan pemulihan data digital (digital forensics) guna membuktikan alur perintah secara utuh.

4. Spekulasi Motif Politik dan Spektrum Makar

   • Pernyataan Mensesneg mengenai indikasi yang mengarah pada dugaan makar menggarisbawahi bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran privasi biasa.

     Penyadapan terhadap presiden dan menteri strategis mengindikasikan adanya upaya pengumpulan informasi ilegal untuk kepentingan tekanan politik, bargaining kekuasaan, atau destabilisasi pemerintahan.