Runtut.com
NasionalBreaking News

Dugaan WNI Jadi Tentara Bayaran di Perang Ukraina, Kemlu dan KBRI Buka Suara

Kemlu dan KBRI Moskow telusuri kebenaran identitas WNI yang dikabarkan tewas di perang Ukraina usai direkrut militer Rusia.

3 menit baca
1
Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI, saat press briefing Jumat, 27 Februari 2026, di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.
Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI, saat press briefing Jumat, 27 Februari 2026, di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta. — RRI/Retno Mandasari

RUNTUT.COM – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi menyampaikan desakan diplomatik kepada Pemerintah Federasi Rusia untuk menghentikan segala bentuk perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam satuan militer maupun tentara bayaran di tengah perang yang masih berlangsung pada 1 November 2026.

"Pemerintah RI meminta pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apapun," kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang melalui pesan tertulis kepada ANTARA.

Pernyataan diplomatik tersebut disampaikan menyusul ditemukannya sejumlah laporan serta indikasi keberadaan WNI yang tergiur bergabung dengan pasukan asing di wilayah konflik. 

Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas perekrutan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional Indonesia, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan jiwa warga negara yang terlibat di garis depan pertempuran.

Langkah diplomatik Indonesia ini berlandaskan pada amanat konstitusi dan perundang-undangan domestik yang mengatur secara ketat status kewarganegaraan serta keterlibatan militer. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya secara otomatis apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 

Regulasi tersebut dirancang untuk menjaga ketertiban hukum serta memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada kedaulatan dan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Konvoi Motor Mahasiswa Trisakti Jadi Sorotan, Bantah Tudingan Bayaran 100 Ribu Saat Demonstrasi
Nasional

Konvoi Motor Mahasiswa Trisakti Jadi Sorotan, Bantah Tudingan Bayaran 100 Ribu Saat Demonstrasi

Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti pada Kamis (29/10/2026) menyita perhatian publik setelah beredarnya rekaman konvoi massa

Maya Sintasari· 1 hari lalu
PBB Bidang HAM: Indonesia Perlu Mempertimbangkan Kembali Keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian
Nasional

PBB Bidang HAM: Indonesia Perlu Mempertimbangkan Kembali Keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian

Apabila tujuan bergabungnya Indonesia untuk misi perdamaian, Albanese menyarankan sebaiknya Indonesia bergabung dalam Grup Hague dibanding Dewan Perdamaian.

Andini Putri Lestari· 2 hari lalu
Peringati Sumpah Pemuda, BEM UI dan Komite Sadar Suarakan "5 Perintah Rakyat" di Jakarta
Nasional

Peringati Sumpah Pemuda, BEM UI dan Komite Sadar Suarakan "5 Perintah Rakyat" di Jakarta

BEM UI dan Komite Sadar mengusung 5 Perintah Rakyat dalam aksi Sumpah Pemuda di Jakarta, menyoroti isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, dan HAM.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
KMP Batumandi Terbakar, 460 Penumpang dan Kru Selamat
Nasional

KMP Batumandi Terbakar, 460 Penumpang dan Kru Selamat

Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi milik PT ASDP terbakar saat hendak bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten. 460 jiwa dengan selamat.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
Kebakaran di Gunung Sumbing Kian Meluas, Pemadaman Api Terkendala Medan Terjal
Nasional

Kebakaran di Gunung Sumbing Kian Meluas, Pemadaman Api Terkendala Medan Terjal

Kebakaran di Gunung Sumbing makin meluas. Terjalnya medan di gunung, keterbatasan sumber air, serta sulitnya akses menjadi kendala utama yang dialami petugas.

Nurul Hidayah· 1 minggu lalu
Pemerintah Respons Aksi Greenpeace dan Aspirasi Mahasiswa, Siapkan Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Tekan Biaya Hidup
Nasional

Pemerintah Respons Aksi Greenpeace dan Aspirasi Mahasiswa, Siapkan Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Tekan Biaya Hidup

Pemerintah merespons kritik Greenpeace soal krisis iklim dan biaya hidup serta lima tuntutan mahasiswa terkait lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pendidikan.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 minggu lalu