Runtut.com

PBB Bidang HAM: Indonesia Perlu Mempertimbangkan Kembali Keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian

Apabila tujuan bergabungnya Indonesia untuk misi perdamaian, Albanese menyarankan sebaiknya Indonesia bergabung dalam Grup Hague dibanding Dewan Perdamaian.

2 menit baca
3
Lambang Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat-Israel
Lambang Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat-Israel — https://boardofpeace.org/

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Palestina mengatakan pada Reuters (22/10/2026), Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional bentukan Trump yang diklaim untuk mempromosikan stabilitas, mengembalikan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta memastikan perdamaian tahan lama di wilayah Palestina melalui Komite Nasional Administrasi Gaza atau National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Pendapat Ahli

Advokat HAM yang dikenal vokal mengkritik Israel, Francesca Albanese mengatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang yang mendukung Palestina. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian berpotensi mengguncang konsistensi sikap tersebut.

“Saya paham intensi baik Indonesia, tetapi menurut saya sangat berbahaya dan berisiko [Indonesia dalam Dewan Perdamaian] menormalisasikan mekanisme [kemerdekaan Palestina] yang sangat tidak normal,” jelasnya mengutip Reuters.

Kritik terbesar Albanese terletak pada beberapa hal, yaitu; Israel tidak berhak menentukan masa depan Palestina secara hukum, lalu absennya keterlibatan Palestina itu sendiri, dan tidak responsifnya badan ini dalam menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja Amerika Serikat. 

“Ini sangat berisiko ketika peraturan [perdamaian Palestina] dibuat oleh Israel,” sebut Albanese.

Apabila tujuan bergabungnya Indonesia untuk misi perdamaian, Albanese menyarankan sebaiknya Indonesia bergabung dalam Grup Hague dibanding Dewan Perdamaian ini. 

Grup Hague

Grup Hague merupakan blok internasional, beranggotakan delapan negara yang berusaha menegakan hukum internasional untuk Palestina. Bolivia, Kolombia, Kuba, Republik Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan bersatu di Belanda pada 31 Januari 2025 untuk mengkoordinasikan dan menjalankan tindakan diplomatik menentang pelanggaran Israel atas hukum internasional melalui blok Grup Hague.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu