Runtut.com

Peringati Sumpah Pemuda, BEM UI dan Komite Sadar Suarakan "5 Perintah Rakyat" di Jakarta

BEM UI dan Komite Sadar mengusung 5 Perintah Rakyat dalam aksi Sumpah Pemuda di Jakarta, menyoroti isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, dan HAM.

3 menit baca
6
Runtut.com
Massa aksi yang melibatkan BEM UI dan Komite Sadar menyuarakan lima tuntutan bertajuk 5 Perintah Rakyat di Jakarta, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tuntutan tersebut mencakup penyelamatan lingkungan, koreksi kebijakan ekonomi, pemenuhan hak dasar, reformasi hukum, serta perlindungan HAM dan ruang demokrasi. — Getty Images/@Bay Ismoyo

JAKARTA – Dalam aksi unjuk rasa di Jakarta oleh BEM UI dan Komite Sadar pada 28 Oktober 2026, massa membawa tuntutan yang dirangkum dalam 5 perintah rakyat. Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, massa membawa rumusan komprehensif yang dinamakan 5 Perintah Rakyat.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai setiap poin tuntutan yang disuarakan di jalanan:

Perintah 1: Penyelamatan Lingkungan 

Massa menekankan bahwa krisis lingkungan di Indonesia sudah mencapai tahap darurat. Pemerintah didesak untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai bencana ekologis di daerah yang terus berulang.

Tuntutan ini tidak hanya berhenti pada penanganan darurat, tetapi juga menuntut penegakan hukum yang tegas berupa pengadilan dan sanksi berat bagi korporasi yang terbukti menjadi dalang pengrusakan lingkungan.

Selain itu, massa mendorong adanya reformasi dan integrasi tata kelola lahan agar izin-izin industri tidak lagi mengorbankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian alam.

Perintah 2: Koreksi Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Anggaran (APBN)

Sektor keuangan negara menjadi kritik tajam massa aksi yang menilai pengalokasian APBN saat ini makin jauh dari kesejahteraan rakyat kecil.

Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan fiskal dan menghentikan pemborosan anggaran untuk program-program yang dinilai berlabel populis namun tidak efektif di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kelompok Desa Mandiri Pangan (KDMP).

Menurut massa, anggaran jumbo tersebut lebih krusial jika dialokasikan untuk memperkuat daya beli masyarakat, subsidi sektor produktif warga, serta penanganan masalah ekonomi mendasar.

Perintah 3: Pemenuhan Hak Pendidikan, Layanan Dasar, dan Lapangan Kerja

Poin ini menyoroti makin tingginya komersialisasi sektor publik yang memberatkan warga. Massa menuntut penurunan biaya pendidikan tinggi yang ugal-ugalan agar akses perguruan tinggi tidak hanya menjadi barang mewah bagi kelompok mampu.

Di saat yang sama, pemerintah diminta memprioritaskan pemerataan akses layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, air bersih, dan infrastruktur umum hingga ke pelosok.

Tuntutan ini dilengkapi dengan desakan penyediaan lapangan kerja yang tidak sekadar formalitas, melainkan pekerjaan berkualitas dengan jaminan upah dan perlindungan tenaga kerja yang layak bagi generasi muda.

Perintah 4: Reformasi Hukum dan Pemberantasan KKN tanpa Tebang Pilih

Massa aksi menyoroti kemunduran regulasi yang dinilai makin melenceng dari semangat reformasi.

Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan penyalahgunaan hukum melalui pasal-pasal bermasalah dalam sejumlah regulasi, seperti UU TNI, KUHP baru, dan UU P2SK, yang dinilai berpotensi mengekang hak warga atau memberi kewenangan berlebih pada lembaga tertentu.

Selain perbaikan regulasi, massa menekankan pentingnya komitmen nyata dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dianggap kembali mengakar di berbagai tingkatan birokrasi dan lembaga publik.

Perintah 5: Penegakan HAM dan Perlindungan Ruang Demokrasi

Poin terakhir menegaskan pentingnya menjaga hak-hak sipil warga negara dari ancaman otoritarianisme. Massa menuntut jaminan perlindungan penuh atas kebebasan bersuara, berpendapat, dan mengkritik tanpa bayang-bayang kriminalisasi atau intimidasi.

Tuntutan ini juga mencakup pengusutan tuntas serta penyeretan para pelaku pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini ke meja hijau demi keadilan korban.

Terakhir, massa mendesak penghentian militerisasi di ruang sipil agar fungsi pertahanan dan keamanan kembali pada porsinya tanpa mengintervensi urusan domestik publik maupun tata kelola sipil.


Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 1 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu