Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai aksi mahasiswa di Jakarta suarakan lima tuntutan terkait lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.
JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan ekonomi, penyempitan ruang sipil, korupsi, hingga mahalnya biaya pendidikan menjadi lima persoalan yang disoroti mahasiswa dalam aksi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan tuntutan tersebut dalam demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Aksi yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil itu menjadi ruang penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah. Massa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) tiba di kawasan Tugu Tani sekitar pukul 15.00 WIB dengan membawa spanduk dan pamflet berisi aspirasi.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Fathimah Azzahra, menyebut aksi tersebut merupakan agenda kedua aliansi mahasiswa. Keterlibatan sejumlah organisasi mahasiswa bersama elemen masyarakat menunjukkan bahwa tuntutan yang dibawa mencakup berbagai persoalan publik, mulai dari lingkungan hingga akses terhadap layanan dasar.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan karhutla. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem yang terdampak. Mereka juga menyoroti pentingnya penanganan dampak lingkungan yang dapat mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Kedua, mahasiswa meminta pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Tuntutan ini menempatkan distribusi kesejahteraan sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Ketiga, massa mendesak penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Ruang sipil berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, tuntutan tersebut berkaitan dengan perlindungan kebebasan warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Keempat, mahasiswa meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Kelima, massa mendesak penurunan biaya pendidikan serta pembentukan sistem pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Tuntutan ini menyoroti keterjangkauan pendidikan sebagai persoalan akses, terutama bagi kelompok yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dalam aksi tersebut, sejumlah demonstran juga memanjat Monumen Tugu Tani dan membentangkan spanduk berisi tuntutan. Massa menyampaikan aspirasi di kawasan tersebut hingga Selasa petang. Aksi kemudian berakhir pada malam hari, dengan massa membubarkan diri dan arus lalu lintas di sekitar lokasi kembali lancar.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
