Prancis Mencekam! Kerusuhan di Paris, 1.200 Orang Ditangkap

PRANCIS – Demonstrasi besar-besaran dan kericuhan di Paris serta berbagai kota di Prancis pecah pada 17-18 Oktober 2026, dipicu oleh kemarahan warga terhadap tingginya biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, kondisi sekolah yang buruk, serta kebijakan publik. 

 Prancis dilanda gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di sejumlah kota pada Sabtu (17/10/2026).

Aksi yang dipicu keresahan terhadap biaya hidup dan memburuknya layanan publik itu berlanjut hingga Minggu (18/10/2026), dengan korban jiwa, ratusan petugas terluka, dan ribuan orang ditangkap. 

Kronologi Demonstrasi yang Berujung Ricuh 

Melansir laporan Reuters, aksi bermula dari protes pelajar yang menyoroti kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, dan buruknya fasilitas sekolah.

Demonstrasi yang berlangsung sejak September 2026 itu kemudian meluas dengan melibatkan serikat pekerja dan pendukung gerakan Yellow Vest, yang sebelumnya dikenal lewat aksi menentang kenaikan harga bahan bakar.

Pada Sabtu (17/10/2026), demonstrasi berkembang menjadi aksi massa yang lebih luas. Peserta menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial, dan penurunan kualitas layanan publik

Di sejumlah lokasi, situasi berubah menjadi bentrokan ketika kelompok demonstran melemparkan benda ke arah aparat. Polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air. 

Baca JugaSpanyol di Demo Ribuan Warganya, Tuntut Penanganan Krisis HunianAndini Putri Lestari4 Oktober 2026 pukul 15.30

Kerusuhan dilaporkan terjadi di Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Limoges, Nice, dan Strasbourg. Di Paris, Place de la République menjadi salah satu titik utama demonstrasi. Di Marseille, sejumlah demonstran memasuki balai kota dan merusak fasilitas di dalamnya. 

Di Lyon, sejumlah bangunan dan toko mengalami kerusakan, sedangkan di Bordeaux kompleks kediaman pejabat setempat dilaporkan diserbu kelompok bertopeng. Kerusakan besar juga terjadi di Limoges setelah balai kota bersejarah yang dibangun pada 1883 terbakar. 

Sedikitnya 1.200 orang ditangkap dalam aksi yang oleh pemerintah Prancis disebut sebagai “eskalasi kekerasan”, sementara sekitar 550.000 orang diperkirakan turun ke jalan. 

Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan 150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. Menanggapi insiden tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa "tidak ada tempat bagi kekerasan" di negaranya.

Namun, seiring berjalannya hari, sejumlah kelompok mulai menyalakan api di jalan-jalan dan membakar kendaraan, termasuk di lokasi-lokasi ikonik di pusat kota seperti Place de la République.

Sejumlah toko dijarah, setidaknya satu restoran hangus terbakar, dan BBC menyaksikan bentrokan pecah di antara beberapa kelompok demonstran.

Polisi juga terlihat menyerbu salah satu kerumunan di pusat Paris serta memukul sejumlah orang dengan tongkat polisi.

Baca JugaSudah Jadi Ikon Selama 150 Tahun, Kereta Kuda Central Park di New York Bakal Tinggal Kenangan?Ferdian Trikusuma20 Oktober 2026 pukul 08.00

Macron desak pelaku kekerasan dihukum 

Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mengecam aksi perusakan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah kota.

Macron menyerukan agar pelaku kekerasan, termasuk mereka yang menyerang kantor pemerintahan dan tempat usaha, dimintai pertanggungjawaban. 

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan ketertiban sekaligus merespons tuntutan masyarakat terkait kualitas pendidikan, ketimpangan sosial, dan meningkatnya biaya hidup. 

Di sisi lain, janji penempatan ribuan guru pengganti menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal untuk menjawab keluhan di sektor pendidikan.

Namun, meluasnya demonstrasi mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Gelombang protes tersebut memperlihatkan bagaimana keluhan terhadap layanan publik dapat berkembang menjadi gerakan sosial berskala nasional ketika beriringan dengan persoalan biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.