Runtut.com

BEM UI Masih Kaji Sikap terkait Rencana Aksi Demo 27 Agustus 2026

BEM UI belum menentukan sikap terkait demo AMPB di DPR 27 Agustus 2026 dan masih mengkaji tuntutan serta kemungkinan keterlibatan.

3 menit baca
6
Runtut.com
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyampaikan pandangan terkait rencana aksi mahasiswa dan koordinasi dengan AMPB. — Dok. Istimewa

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) belum memutuskan keterlibatan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026).

Organisasi mahasiswa tersebut masih akan melakukan koordinasi untuk memahami tujuan aksi, pihak yang terlibat, serta kemungkinan bentuk dukungan yang akan diberikan.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan pihaknya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan AMPB sebelum mengambil keputusan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan arah gerakan dan mengetahui apakah BEM UI akan turun langsung ke lapangan atau memberikan dukungan melalui kanal lain.

“Kalau dicobanya (koordinasi) sih hari ini. Kan kalau tuntutan sudah jelas, ya mereka,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

Menurut Yatalathof, BEM UI memahami tuntutan yang dibawa AMPB, terutama terkait desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan dan pemberian hukuman berat terhadap pelaku korupsi. Ia menilai isu pemberantasan korupsi merupakan persoalan yang memiliki kepentingan publik.

“Jadi, apa yang dituntut oleh AMPB itu suatu hal yang memang menjadi haknya dan patut untuk dibawa,” katanya.

Meski demikian, BEM UI belum memastikan seluruh tuntutan AMPB akan menjadi bagian dari sikap organisasi apabila nantinya memutuskan ikut dalam aksi. Keputusan tersebut akan dibahas melalui mekanisme internal organisasi.

Yatalathof menyampaikan pembahasan internal masih berlangsung dan keputusan mengenai keterlibatan BEM UI diperkirakan dapat ditentukan paling cepat pada Rabu (26/8/2026). Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai jumlah mahasiswa yang akan mengikuti aksi maupun bentuk partisipasi yang akan dilakukan.

Selain isu RUU Perampasan Aset, BEM UI juga menyoroti aspek lain dalam pemberantasan korupsi, termasuk penguatan lembaga penegak hukum. Menurut Yatalathof, pemberantasan korupsi membutuhkan perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan hanya melalui satu kebijakan.

“Termasuk tadi terkait institusi penegak hukumnya seperti itu. Tapi untuk menjadi langkah awal, tentu itu juga menjadi hal yang bagus sebenarnya,” ujarnya.

Rencana keterlibatan dalam aksi tersebut juga mempertimbangkan respons pemerintah terhadap sejumlah aspirasi mahasiswa sebelumnya. Yatalathof menilai tuntutan dalam aksi terdahulu belum memperoleh tanggapan yang memadai dari pemerintah.

Ia menyebut sikap pemerintah terhadap kritik publik menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah organisasi mahasiswa. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Yatalathof mengatakan penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari komunikasi, audiensi, aksi berskala kecil, hingga demonstrasi. Menurutnya, pilihan bentuk penyampaian aspirasi bergantung pada situasi dan respons pihak yang menjadi sasaran tuntutan.

Sementara itu, AMPB menjadi salah satu kelompok yang dijadwalkan menggelar aksi di kawasan DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Selain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, kelompok tersebut juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

BEM UI hingga kini masih menunggu hasil koordinasi dan pembahasan internal sebelum menentukan sikap resmi terkait aksi tersebut.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu