Runtut.com

Empat Kelompok Gelar Demo di DPR 27 Agustus 2026 Bawa Tuntutan soal Korupsi hingga Program Pemerintah

Empat kelompok akan menggelar demo di DPR 27 Agustus 2026 dengan tuntutan berbeda, mulai RUU Perampasan Aset hingga evaluasi MBG.

3 menit baca
4
Runtut.com
Ilustrasi massa aksi — Getty Images/@Azwar Ipank

JAKARTA — Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut membawa beragam agenda, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, evaluasi program pemerintah, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional.

Titik utama aksi berada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan. Kepolisian menyebut pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut dapat dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi dan jumlah massa yang hadir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).

1. AMPB Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Berat bagi Koruptor

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI. Kelompok ini membawa isu pemberantasan korupsi sebagai fokus utama dalam aksinya.

AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan hukuman berat terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman mati, serta mendorong penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

2. RMP4 Bawa Dukungan terhadap Program Pemerintah dan Soroti Evaluasi MBG

Berbeda dengan kelompok lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang dengan agenda mendukung sejumlah program pemerintah. Kelompok yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ini menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, RMP4 meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut dinilai penting agar program berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

3. GERAM Bawa Sepuluh Tuntutan soal Kebijakan Nasional hingga Kesejahteraan Publik

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator aksi GERAM Ahmad Mixel menyebut sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil diperkirakan mengikuti kegiatan tersebut.

GERAM membawa sejumlah tuntutan yang mencakup berbagai isu nasional. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi proses hukum, menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG, serta menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.

Selain itu, GERAM mendesak penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan upah buruh, serta penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional. Kelompok tersebut juga meminta pemenuhan hak pekerja rumah tangga, penghentian pembangunan batalyon baru, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, serta penyitaan aset hasil korupsi.

4. AMDB Soroti Korupsi dan Harga Kebutuhan Pokok

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tuntutan yang memiliki kesamaan dengan AMPB, terutama terkait pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat.

AMDB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi, serta mendorong penurunan harga kebutuhan pokok. Sebelum melakukan aksi di Jakarta, sekitar 2.000 warga yang tergabung dalam kelompok tersebut disebut akan terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).

Keempat kelompok tersebut dijadwalkan melakukan aksi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Kepolisian menyatakan rekayasa lalu lintas dapat diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan dan jumlah massa yang hadir.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu