Pemerintah merespons kritik Greenpeace soal krisis iklim dan biaya hidup serta lima tuntutan mahasiswa terkait lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pendidikan.
JAKARTA– Krisis iklim, tekanan biaya hidup, hingga mahalnya pendidikan menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan masyarakat sipil dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah merespons kritik tersebut dengan menyatakan persoalan lingkungan dan daya beli masyarakat menjadi perhatian Presiden, sekaligus memaparkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan respons itu pada Selasa (20/10/2026), menyusul aksi Greenpeace Indonesia dan para mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang untuk menghubungkan krisis iklim dengan meningkatnya beban hidup masyarakat.
Syahganda mengatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Pemerintah, menurut dia, juga terbuka menerima data dan rekomendasi Greenpeace sebagai bahan evaluasi kementerian terkait.
Dalam penanganan krisis iklim, pemerintah menyatakan memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran. Namun, pemerintah belum merinci capaian kebijakan tersebut dalam menjawab seluruh kritik yang disampaikan Greenpeace.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Programnya mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat, tambahan satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta kebijakan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2026.
Sementara itu, mahasiswa yang menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada hari yang sama membawa lima tuntutan. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang bertanggung jawab, dan memulihkan ekosistem terdampak.
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan ekonomi, penyempitan ruang sipil, militerisasi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan lainnya ialah penurunan biaya pendidikan dan pembentukan sistem pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Kelima tuntutan tersebut memperluas persoalan yang disoroti dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, dari dampak lingkungan hingga tata kelola kekuasaan dan akses terhadap layanan publik. Meski demikian, tuntutan mahasiswa merupakan sikap politik kelompok yang menyampaikannya dan perlu diuji melalui perkembangan kebijakan serta kondisi di lapangan.
Kritik Greenpeace sendiri didukung laporan Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Dalam riset tersebut, 41 persen responden mengaku merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, sedangkan 39 persen merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan.
Riset itu mencakup delapan kelompok masyarakat di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh Indonesia.
Pemaparan program pemerintah dan penyampaian kritik masyarakat menjadi dua bagian yang perlu dibaca secara berimbang. Efektivitas kebijakan tetap perlu dinilai berdasarkan hasilnya, termasuk perkembangan harga kebutuhan pokok, penanganan karhutla, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, dan keterjangkauan pendidikan.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
