Data lengkap eskalasi isu LGBT Indonesia 2026, dari Perpres 111/2025, respons MUI dan kampus, hingga fenomena Boti Hunter yang viral.
Gema di Gorontalo
Pola yang terlihat di level nasional itu tidak berhenti di Jakarta. Di Gorontalo, menurut laporan media lokal Dulohupa.id, Wali Kota Adhan Dambea membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah anti-LGBT, dengan tujuan yang menurutnya untuk melibatkan berbagai pihak demi memperoleh legitimasi sosiologis bagi kebijakan tersebut. Langkah ini muncul di tengah diskusi publik yang diinisiasi sejumlah organisasi keagamaan setempat.
Sejumlah pegiat queer yang memetakan fenomena ini mempertanyakan sejauh mana komunitas queer yang justru paling terdampak langsung benar-benar dilibatkan dalam proses penyusunan raperda tersebut. Terlepas dari perbedaan penilaian itu, satu hal yang bisa dicatat sebagai data: begitu bahasa "ancaman keamanan negara" melekat pada identitas kelompok tertentu di level pusat, bahasa itu punya kecenderungan untuk direplikasi di level daerah dengan pendekatan yang serupa.
Polemik Pride Month di Kampus dan Respons yang Terbelah
Ranah kampus turut menjadi arena perdebatan ini, dan menunjukkan bagaimana ketegangan yang sama bisa muncul dalam skala yang jauh lebih personal. Pada 10 Juni 2026, Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa (SUMA) Universitas Indonesia mengunggah konten bertajuk "Menguji Sila Kemanusiaan di Bulan Kebanggaan" di Instagram dan X, menampilkan siluet Garuda Pancasila dengan latar bendera pelangi sembari menyoroti diskriminasi yang dialami komunitas LGBTIQ+ di Indonesia, termasuk di lingkungan kampus, sebagaimana diberitakan Kompas.com dan Tempo.co. Lembaga Pers Mahasiswa Mercusuar di Universitas Airlangga mengunggah konten bertema serupa berjudul "Merayakan Pride Month 2026: Apakah Ruang Aman Benar-benar Sudah Tercipta untuk Queer?", disertai penegasan komitmen pers mahasiswa tersebut pada kebebasan pers dan kebebasan akademik.
Unggahan SUMA UI memicu polemik luas dan berujung pada penghapusan konten dari akun Instagram resminya. Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan "konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI", sebagaimana dikutip Tempo.co, seraya menyatakan pihak kampus tengah melakukan evaluasi internal terhadap unggahan tersebut. Menariknya, penolakan tidak hanya datang dari luar organisasi: para alumni SUMA UI sendiri, lewat akun @ilunisumaui, menyatakan keberatan karena unggahan itu dinilai "tidak sesuai dengan semangat organisasi pers mahasiswa untuk tidak condong pada golongan tertentu", mengingat SUMA UI sejak berdiri pada 1992 dikenal menjunjung prinsip moderat dan nonpartisan, seperti dilaporkan Kalderanews.
Di media sosial, polemik ini turut memicu seruan boikot terhadap sejumlah media dan lembaga pers mahasiswa yang dinilai sebagian kalangan terlalu berpihak pada isu LGBT, termasuk Tempo dan lembaga pers mahasiswa yang disebut di atas, dengan argumen bahwa media semacam ini dianggap tidak lagi netral dan dituding menumpangi apa yang mereka sebut "agenda liberal" yang lebih luas, kadang disandingkan dengan isu-isu lain seperti aborsi. Di sisi lain, sikap institusional yang jauh lebih tegas datang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, yang secara terbuka menyatakan tidak memberi toleransi bagi perilaku yang dikategorikan sebagai LGBT di lingkungan kampusnya.
Episode ini merangkum ketegangan yang sama dengan yang dibahas di bagian-bagian lain tulisan ini, hanya dalam skala yang lebih kecil dan personal. Bagi pers mahasiswa yang bersangkutan, unggahan itu adalah wujud kebebasan akademik dan keberpihakan pada prinsip antidiskriminasi yang mereka yakini sejalan dengan Pancasila. Bagi pengkritiknya, unggahan yang sama dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang melanggar independensi jurnalistik dan norma yang berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pembaca kembali bisa menilai sendiri mana yang lebih tepat menggambarkan peristiwa ini.
Fenomena Boti Hunter, Ketika Kekhawatiran Bergeser ke Tindakan Jalanan
Eskalasi yang paling konkret datang bukan dari kampus atau kantor pemerintah, melainkan dari jalanan. Sejak awal Juli 2026, sejumlah video menunjukkan konvoi pemuda bersepeda pada malam hari sambil membawa spanduk bertuliskan "Boti Hunter" dan "Lindas Boti" viral di media sosial, sebagaimana dilaporkan Viva.co.id dan AFU.id. "Boti" merupakan istilah slang yang merujuk pada kelompok penyuka sesama jenis, dan video-video tersebut menampilkan kelompok yang mengklaim tengah menyisir wilayah untuk mencari individu yang mereka anggap menunjukkan ciri tertentu.
Sejauh penelusuran untuk tulisan ini, baik lokasi maupun waktu pasti pengambilan video-video tersebut belum dikonfirmasi pihak berwenang. Ketua MUI Jawa Barat, KH Anang Abdussalam, pada 9 Juli 2026 mengonfirmasi belum ada keterangan resmi kepolisian soal aksi ini, sebagaimana dicatat Jatimnet.com, sementara sejumlah cerita insiden konfrontasi fisik yang menyertai fenomena ini di media sosial, termasuk klaim ancaman terhadap sekelompok anak muda di Yogyakarta, juga belum terverifikasi secara independen. Sejumlah warganet turut mempertanyakan validitas kriteria yang dipakai kelompok ini untuk menentukan sasaran; dalam sebuah utas Threads yang banyak dikomentari, beberapa pengguna menilai sasaran tampaknya lebih didasarkan pada penampilan atau gaya berpakaian ketimbang orientasi seksual yang sebenarnya, sehingga berpotensi turut menyasar laki-laki heteroseksual yang dianggap berdandan rapi — sebuah kritik yang, jika benar, akan menempatkan sebagian dari fenomena ini lebih dekat pada persoalan pemolisian gaya berpenampilan ketimbang murni penolakan terhadap LGBT.
Yang menarik dicermati, respons resmi dari kalangan yang selama ini mendukung pengetatan regulasi LGBT justru menolak keras pendekatan main hakim sendiri semacam ini. "Kita negara hukum, kita negara hukum yang berdaulat," tegas Anang Abdussalam, seraya menilai belum saatnya memakai tindakan anarkis dan mendorong pendekatan pembinaan alih-alih persekusi, sebagaimana dikutip Republika. Sikap ini konsisten dengan nada yang juga dipakai Cholil Nafis di level nasional pada bagian sebelumnya tulisan ini: menolak perilaku yang mereka anggap penyimpangan, namun tetap menegaskan penolakan terhadap kekerasan kepada pelakunya.
Sejumlah warganet turut menghubungkan fenomena ini dengan analisis pengalihan isu yang telah dibahas sebelumnya. Satu komentar yang ramai dibagikan ulang, misalnya, menilai gelombang perhatian pada isu LGBT, termasuk fenomena Boti Hunter ini, sebagai pengalihan dari sorotan atas kinerja pemerintah dan dugaan penyalahgunaan wewenang, dengan menyandingkannya pada pola pengalihan isu di era Orde Baru. Ini murni pandangan salah satu warganet yang beredar luas, bukan kesimpulan yang terverifikasi, namun menjadi bukti bagaimana narasi "kambing hitam" yang menjadi salah satu kerangka dalam tulisan ini juga hidup dan diperdebatkan langsung oleh publik, jauh di luar forum akademik maupun kebijakan resmi.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
