Pembacaan Lain, Sebuah Pola yang Disebut Berulang
Sebagian akademisi dan pegiat masyarakat sipil menawarkan pembacaan yang lebih luas atas fenomena ini. Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, dosen Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, membedah fenomena ini lewat kacamata Political Public Relations, sebagaimana dimuat BeritaJatim dan JatimTimes. Menurutnya, kebijakan publik tidak semata bekerja sebagai instrumen hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pesan reputasi bagi pemerintah, sehingga pergeseran isu dari persoalan struktural ke ranah moralitas, menurutnya, bukan kebetulan sosiologis semata. Dalam pernyataannya ia menilai bahwa "kekuasaan mulai menggunakan moralitas sebagai tameng dan ketakutan sebagai komoditas" adalah sinyal bahwa pihak yang berkuasa kehabisan capaian nyata untuk ditunjukkan kepada rakyatnya. Ini adalah satu interpretasi akademik dari sudut pandang komunikasi politik, bukan fakta yang berdiri sendiri.
Argumen dengan nada serupa, meski dari kerangka yang berbeda, muncul dari koalisi 37 organisasi masyarakat sipil yang menamakan diri Jaringan Masyarakat Sipil, dengan anggota yang mencakup organisasi bantuan hukum seperti YLBHI, LBH Jakarta, dan LBH Masyarakat, organisasi hak perempuan seperti Kalyanamitra dan Solidaritas Perempuan, koalisi pemantau media seperti SEJUK, hingga organisasi advokasi queer seperti Arus Pelangi dan Pelangi Nusantara. Dalam pernyataan tertulis yang beredar 18 Juni 2026 dan dimuat ulang berbagai media termasuk Beritasatu, detikHikmah, dan bahkan laman resmi MUI Digital sendiri, koalisi ini menanggapi desakan Cholil Nafis dengan tiga keberatan: tidak ada batasan jelas soal definisi "kampanye LGBTQ" sehingga berpotensi multitafsir; menghukum seseorang semata karena identitasnya dinilai merampas hak dasar warga negara; dan wacana ini dinilai berpotensi "mengalihkan perhatian publik" dari persoalan mendesak lain yang tengah dihadapi Indonesia. Koalisi ini merujuk pada kewajiban negara berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 dan prinsip antidiskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Sejumlah organisasi dalam koalisi ini juga tergabung dalam jaringan yang lebih luas bernama Human Rights Working Group (HRWG), koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk advokasi HAM internasional yang berdiri sejak awal 2000-an dan kini beranggotakan sekitar 47 organisasi menurut keterangan resmi di laman HRWG sendiri. Cakupan kerja koalisi ini jauh lebih luas dari isu LGBTQ semata, meliputi hak perempuan, hak anak, kebebasan pers, disabilitas, lingkungan hidup, hingga masyarakat adat; isu LGBTQ hanya salah satu dari puluhan isu yang mereka advokasikan, dengan GAYa Nusantara, salah satu organisasi LGBTIQ+ tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1987, sebagai satu dari puluhan anggotanya. Salah satu produk kerja koalisi ini adalah laporan bersama untuk mekanisme Universal Periodic Review PBB, forum tinjauan HAM yang rutin diikuti hampir seluruh negara anggota PBB termasuk Indonesia sendiri, dan dokumennya dipublikasikan terbuka oleh organisasi anggota koalisi di situs resminya sendiri. Belakangan, keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam forum internasional semacam ini kerap dibingkai sebagian akun media sosial sebagai bukti adanya "agenda asing" yang disusupkan lewat isu LGBTQ, sebuah tudingan yang tidak didukung bukti pendanaan yang jelas dalam penelusuran untuk tulisan ini, mengingat forum UPR sendiri memang secara resmi terbuka bagi partisipasi masyarakat sipil dari negara mana pun sebagai bagian dari mekanisme HAM PBB yang telah diikuti Indonesia sejak lama.
Pembaca tentu bisa menilai sendiri apakah pembacaan "kambing hitam" ala peristiwa 1998 ini pas disandingkan dengan situasi 2026, atau apakah kedua peristiwa itu punya konteks yang terlalu berbeda untuk dibandingkan begitu saja.
