Data lengkap eskalasi isu LGBT Indonesia 2026, dari Perpres 111/2025, respons MUI dan kampus, hingga fenomena Boti Hunter yang viral.
Bagaimana Negara dan Kalangan Agama Merespons
Begitu polemik meledak, Kementerian Agama bergerak cepat. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa lembaganya punya tanggung jawab kelembagaan untuk menindaklanjuti amanat Perpres tersebut, yang menurutnya menyangkut "nilai dan martabat kemanusiaan", sebagaimana disampaikannya di Jakarta pada 6 Juli 2026 dan dikutip Antara.
Desakan yang lebih konkret datang dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengumumkan lembaganya tengah menyiapkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Pidana LGBT untuk didorong masuk Prolegnas DPR. Menurut pemberitaan Tirto.id dan Media Indonesia, Cholil beralasan pendekatan imbauan moral dinilai sudah tidak lagi efektif membendung fenomena yang menurutnya kian terbuka ditunjukkan di ruang publik, dengan sanksi yang ia usulkan harus lebih berat dari delik perzinaan karena dianggap mengandung dua pelanggaran sekaligus. Menariknya, sebagaimana dikutip detikHikmah dari MUI Digital, Cholil juga menegaskan desakannya bukan soal kebencian personal terhadap pelaku: "Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya," katanya, seraya mendorong pencegahan sejak dini lewat pendidikan moral dan pengawasan keluarga. Rujukan teologisnya adalah Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yang mengharamkan hubungan sesama jenis dan mengkategorikannya sebagai jarimah.
Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, tampil lebih tegas lagi. Dalam konferensi pers di Kantor MUI Pusat, 30 Juni 2026, sebagaimana dimuat laman resmi mui.or.id, ia meminta Indonesia meniru Rusia, yang memasukkan gerakan LGBT ke daftar organisasi ekstremis dan teroris. "Kalau seperti Rusia saja bisa begitu, kenapa Indonesia tidak?" katanya, seraya menilai Indonesia semestinya tak kalah tegas dari sikap Rusia tersebut.
Dukungan dari parlemen datang dari berbagai arah. Di Komisi I, Oleh Soleh (PKB) menyebut fenomena ini "semakin masif", seperti dilaporkan CNN Indonesia, sementara Kurniasih Mufidayati (PKS) turut mendukung dengan catatan agar implementasinya tetap edukatif dan tidak menimbulkan stigma. Dari Komisi VIII, Wakil Ketua Singgih Januratmoko menyampaikan dukungan lebih tegas lewat keterangan tertulis yang juga dimuat mui.or.id: "Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap tegas dari MUI," katanya, seraya berpendapat perilaku dan kampanye yang dinilainya bertentangan dengan norma agama dan Pancasila perlu disikapi dengan regulasi yang kuat. Dukungan senada juga datang dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof Abu Rokhmad, menurut catatan Langit7.
Menariknya, di tengah derasnya dukungan tersebut, sikap Kementerian Pertahanan sebagai penerbit Perpres justru jauh lebih berhati-hati, sebagaimana tecermin dari klarifikasi Brigjen Rico Ricardo Sirait yang telah disinggung di atas. Ini menunjukkan bahwa bahkan institusi yang menerbitkan aturan itu pun tidak menempatkan isu ini sebagai fokus kebijakan, sekalipun bahasanya sudah telanjur tercantum resmi dalam dokumen negara.
Regulasi yang Sudah Lebih Dulu Ada
Satu hal yang relevan untuk melengkapi data ini, dan juga menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam sejumlah materi edukasi yang beredar di media sosial, termasuk yang disusun jaringan pegiat queer seperti Pelangi Nusantara: secara hukum nasional, tidak satu pun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi identitas LGBTQIANB+. Menjadi atau hidup sebagai queer, dengan kata lain, bukan tindak pidana di Indonesia, sebagaimana juga berulang kali dicatat Human Rights Watch dalam pemantauannya atas situasi kelompok ini di Tanah Air.
Meski begitu, ketiadaan delik pidana berbasis identitas tidak berarti seluruh ruang hukum kosong dari aturan yang bersinggungan dengan perilaku kelompok ini. SINDOnews mencatat bahwa KUHP baru sendiri, lewat Pasal 414 dan 416, sebetulnya sudah bisa menjerat praktik-praktik tertentu seperti pencabulan, keterlibatan korban di bawah umur, tindakan di muka umum, atau publikasi yang tergolong pornografi, tanpa perlu menyasar orientasi seksual seseorang secara langsung. Poin ini relevan karena menunjukkan sejumlah ketentuan pidana terhadap tindakan yang merugikan sebenarnya sudah tersedia secara umum, terlepas dari perdebatan soal perlu-tidaknya undang-undang yang menyasar LGBT secara spesifik.
Di luar itu, sejumlah regulasi sektoral dan daerah tetap membuka celah diskriminasi berbasis identitas. Di Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana tercantum dalam teks resminya yang dipublikasikan Dinas Syariat Islam Aceh, mengatur sanksi cambuk bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai liwath (hubungan seksual sesama pria) dan musahaqah (hubungan seksual sesama perempuan), sebuah produk hukum daerah berbasis syariat yang berlaku khusus di provinsi tersebut berkat status otonomi khususnya. Kajian Adhyputra (2023) di Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dicantumkan dalam daftar referensi materi edukasi yang sama, disebut mengulas bagaimana putusan-putusan atas jarimah liwath kerap menyisakan persoalan tersendiri ketika dibaca dari perspektif hak asasi manusia, meski naskah lengkap kajian ini belum sempat ditelusuri langsung untuk tulisan ini.
Di lingkungan TNI dan Polri, instrumennya adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang menurut penelusuran detikNews dan sejumlah dokumen putusan yang tercatat di direktori Mahkamah Agung, selama ini menjadi dasar pemberhentian anggota yang dinilai melanggar ketentuan terkait orientasi seksual. Kajian Muhammad (2020) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menelaah putusan pengadilan militer nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 disebut mendokumentasikan bagaimana instrumen semacam ini dipakai untuk menjatuhkan sanksi bagi prajurit yang teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok LGBT. Adapun bagi Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sebagaimana tercatat di laman resmi Setkab, menempatkan "norma kesusilaan" sebagai salah satu dasar penjatuhan hukuman disiplin, sebuah frasa yang dalam praktiknya bisa ditafsirkan luas. Di ranah pendidikan tinggi, pola serupa juga muncul: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, misalnya, menurut catatan Zona Mahasiswa memiliki payung hukum eksplisit lewat Peraturan Rektor UMY Nomor 006/PR-UMY/VII/2024 Pasal 22 Ayat (1), yang memungkinkan sivitas akademika yang terbukti terlibat perilaku yang dikategorikan sebagai LGBT dikenai sanksi pemberhentian tidak hormat.
Ke dalam lanskap semacam itulah Perpres 111/2025 hadir. Secara teknis, ia memang tidak menciptakan delik pidana baru. Tapi dengan menempatkan "penyebaran budaya LGBTQ" sejajar dengan separatisme dan terorisme dalam kerangka pertahanan negara, sejumlah pengamat menilai beleid ini berpotensi memberi legitimasi tambahan bagi penerapan aturan-aturan sektoral yang sudah lebih dulu ada, meski pihak lain memandangnya sekadar bagian dari pemetaan administratif yang tidak dimaksudkan mengubah kebijakan secara substansial.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
