IRAN – Iran menetapkan sejumlah syarat sebelum membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Teheran menyebut penghentian perang di kawasan Timur Tengah menjadi syarat utama dalam pembahasan kesepahaman dengan Amerika Serikat.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei menyampaikan bahwa setiap nota kesepahaman dengan Washington harus memuat sejumlah ketentuan, termasuk penghentian konflik di kawasan, penarikan pasukan Israel dari wilayah yang disebut telah direbut, serta penghentian operasi militer di beberapa wilayah konflik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rezaei dalam siaran televisi pada Kamis (28/8/2026), di tengah upaya diplomasi yang berlangsung terkait akses pelayaran di Selat Hormuz. Ia mengatakan Iran juga meminta penghentian perang di Gaza dan penghentian serangan Israel terhadap Damaskus, Suriah.
“Dahieh dan Beirut adalah garis merah bagi kami,” ujar Rezaei, merujuk pada kawasan di Lebanon yang memiliki keterkaitan dengan kelompok sekutu Iran. Ia menegaskan bahwa perkembangan situasi di wilayah tersebut terus dipantau secara serius oleh Teheran.
Selat Hormuz menjadi salah satu jalur maritim paling penting dalam perdagangan energi global. Sebelum konflik meningkat pada 28 Februari, sekitar seperlima pasokan minyak dunia dilaporkan melewati kawasan tersebut. Ketegangan di jalur pelayaran itu berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan dan stabilitas harga energi internasional.
Selain persoalan konflik, Rezaei memperingatkan bahwa tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dapat memicu respons lebih keras dari Teheran. Ia menyebut Iran memiliki kemampuan untuk menanggapi tekanan tersebut dengan menargetkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat.
Dalam sektor energi, Iran menyatakan tengah mengembangkan jalur ekspor baru untuk menjaga aktivitas perdagangan minyak secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan di tengah tekanan ekonomi dan pembatasan akses perdagangan akibat sanksi internasional.
Pernyataan Rezaei muncul setelah kunjungan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ke Iran pada Kamis (27/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Qatar membahas sejumlah isu dengan pejabat Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, terkait Perjanjian Hormuz antara Iran dan Oman.
Pembicaraan itu juga membahas kemungkinan pembentukan koridor pelayaran sementara antara Teheran dan Muscat melalui Selat Hormuz. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi ketegangan dan membuka ruang bagi dimulainya kembali dialog antara pihak-pihak yang terlibat.
Namun, proses diplomasi menghadapi tantangan setelah Amerika Serikat disebut tidak tertarik menghidupkan kembali nota kesepahaman yang pernah disepakati dengan Iran pada Juni lalu. Kesepakatan awal tersebut sebelumnya bertujuan membuka kembali Selat Hormuz, melanjutkan pembicaraan terkait program nuklir Iran, serta mengakhiri konflik dengan imbalan pelonggaran sanksi dan akses terhadap aset Iran yang dibekukan.
Nota kesepahaman itu kemudian mengalami hambatan akibat perbedaan pandangan mengenai pengelolaan Selat Hormuz dan sejumlah isu keamanan lainnya. Setelah kesepakatan tidak berjalan, Washington kembali meningkatkan tekanan terhadap Teheran melalui kebijakan sanksi tambahan.
Situasi terbaru menunjukkan bahwa jalur diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat masih menghadapi persoalan kompleks. Pembukaan kembali Selat Hormuz kini menjadi bagian dari negosiasi yang melibatkan kepentingan keamanan kawasan, perdagangan energi, serta hubungan politik antarnegara.
