KOLOMBIA - Kolombia mulai mengubah arah kebijakan luar negerinya terhadap Israel setelah pemerintahan baru berencana memulihkan hubungan bilateral yang sempat terputus selama dua tahun akibat konflik Gaza. Pemerintah Kolombia kini membentuk Komisi Ekonomi Binasional Kolombia-Israel sebagai langkah awal memperluas kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi.
Wakil Presiden Kolombia Jose Manuel Restrepo mengonfirmasi k esepakatan tersebut melalui akun X resminya. Kesepakatan itu tercapai beberapa jam sebelum Presiden terpilih Abelardo de la Espriella resmi dilantik di Kota Cali.
Melalui mekanisme baru tersebut, pemerintah Kolombia berharap hubungan ekonomi dengan Israel dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan nasional. Restrepo menyebut komisi bilateral itu akan membuka peluang baru bagi investasi serta pengembangan teknologi dan sumber daya manusia.
“ Mekanisme ini akan membuka pintu-pintu baru bagi investasi, teknologi, inovasi, dan bakat-bakat terbaik dari Kolombia,” ujarnya.
Selain pembentukan komisi ekonomi, Kolombia juga merencanakan kunjungan delegasi resmi ke Israel pada Oktober mendatang. Agenda tersebut diproyeksikan membahas perluasan kerja sama dalam bidang perdagangan, teknologi digital, investasi, dan inovasi.
Perubahan kebijakan ini menjadi pergeseran besar dibandingkan sikap pemerintahan sebelumnya. Pada Mei 2024, Presiden Kolombia saat itu, Gustavo Petro, memutus hubungan diplomatik dengan Israel setelah menyatakan keberatan terhadap kebijakan militer Israel di Gaza yang dinilai sebagai tindakan genosida.
Pemerintahan Petro juga mendukung langkah hukum yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan genosida di Gaza. Sikap tersebut membuat hubungan Bogota dan Tel Aviv mengalami ketegangan selama masa kepemimpinannya.
Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Abelardo de la Espriella sejak masa kampanye telah menyampaikan rencana untuk mengembalikan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Ia juga menyatakan keinginan menarik keterlibatan Kolombia dalam gugatan yang sedang berlangsung di ICJ.
Restrepo mengatakan sejumlah pejabat Kolombia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar beserta delegasinya. Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah awal membangun kembali hubungan kedua negara setelah periode ketegangan diplomatik.
Namun, keputusan Kolombia tersebut berlangsung di tengah situasi kemanusiaan Gaza yang masih menjadi perhatian internasional. Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.300 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 174.200 orang mengalami luka-luka.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata diberlakukan sejak 10 Oktober 2025, laporan mengenai jatuhnya korban akibat serangan masih terus muncul. Krisis tersebut juga menyeret sejumlah pejabat Israel ke ranah hukum internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant diketahui telah menerima surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang. Kondisi ini membuat langkah diplomasi Kolombia terhadap Israel menjadi perhatian karena berlangsung di tengah perdebatan global mengenai konflik Gaza.
