Runtut.com

Geledah Kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus, KPK Amankan Sejumlah Bukti Elektronik

KPK geledah kantor pusat PT Djarum dan Bea Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026). Penyidik mengamankan dokumen dan bukti elektronik terkait.

2 menit baca
7
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Foto: Istimewa

RUNTUT.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026).

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan di kedua lokasi tersebut. Ia menjelaskan, tindakan penyidik dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pengembangan perkara.

Budi mengatakan penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan baru yang dimulai pada Oktober 2026. KPK juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

"KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026," ujar Budi dikutip dari CNCB Indonesia (28/10/2026).

Ia juga menyampaikan penggeledahan itu masih berlangsung saat keterangan tersebut diberikan.

"Dalam pengembangan penyidikan ini, Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Saat ini penggeledahan masih berlangsung," katanya.

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik

Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang nantinya akan menjadi bagian dari proses penyidikan.

"Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik. Di mana perkara ini diduga berkaitan soal penerimaan negara dari bidang cukai," ungkap Budi (28/10/2026).

KPK juga mendalami dugaan perkara yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai di PT Djarum. Penyidik masih menelusuri susunan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pemberian kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai terkait pengurusan pita cukai.

Akan tetapi, dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Penggeledahan dan pengamanan barang bukti belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak tertentu dalam tindak pidana.

Budi menyampaikan bahwa penyidikan masih berada pada tahap awal karena sprindik baru diterbitkan pada Oktober 2026. KPK akan menganalisis barang bukti yang diamankan dan menyampaikan perkembangan perkara kepada publik secara bertahap.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu