Runtut.com

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

2 menit baca
8
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka — Dok. Istimewa

RUNTUT.COM - Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palal. Dalam putusan yang diketuk pada Jumat (30/10/2026), Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara nomor 742 /K/TUN/2026. Kabar dikabulkannya kasasi itu disampaikan langsung oleh Subhan setelah menerima pemberitahuan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-Court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742 /K/TUN/2026. amar keputusannya kabul kasasi," ujar Subhan dikutip dari CNN Indonesia (30/10/2026).

Materi perkara tersebut mengacu pada Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat ini berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri agar diakui setara dengan pendidikan tingkat SMA atau sederajat di Indonesia.

Kronologi Gugatan Subhan

Sebelum akhirnya dikabulkan di tingkat kasasi, gugatan Subhan Palal sempat tidak diterima oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta, Subhan pertama kali mendaftarkan gugatan tersebut pada 19 Februari 2026. Dalam perkara tersebut, Kemendikdasmen menjadi pihak tergugat.

Adapun empat petitum yang ia ajukan, meliputi:

  1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya

  2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

  3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan

  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, gugatan tersebut belum membuahkan hasil di tingkat pertama. Melalui putusan pada 21 Mei 2026, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Subhan mengajukan banding pada 29 Mei 2026. Akan tetapi, upaya banding berakhir dengan keputusan yang sama.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026 yang dimohonkan banding," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Subhan kemudian menyerahkan berkas permohonan kasasi terkait sengketa surat penyetaraan ijazah Gibran ke Mahkamah Agung pada 22 September 2026. Permohonan tersebut diajukan setelah melalui proses hukum di tingkat sebelumnya.

Upaya tersebut akhirnya dikabulkan oleh MA. Majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan Subhan.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian tulis amar putusan kasasi MA, Jumat (30/10/2026).

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
 Geledah Kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus,  KPK Amankan Sejumlah Bukti Elektronik
Hukum

Geledah Kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus, KPK Amankan Sejumlah Bukti Elektronik

KPK geledah kantor pusat PT Djarum dan Bea Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026). Penyidik mengamankan dokumen dan bukti elektronik terkait.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu