Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

RUNTUT.COM –  Pengganti Wakil Presiden di Indonesia diatur secara resmi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Syarat pengganti Wakil Presiden kini menjadi perhatian publik seiring dengan berlakunya regulasi ketat dalam konstitusi jika terjadi kekosongan jabatan.

Mekanisme pengisian posisi tersebut diatur secara rinci melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menjamin stabilitas pemerintahan nasional.

Presiden memiliki kewajiban untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Secara administratif kewajiban untuk mengusulkan dua calon Wakil Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar. 

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur prosedur yang jelas dan terstruktur untuk mengisinya kembali.

Proses ini tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme ketatanegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

1. Landasan Hukum dan Batas Waktu

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR diwajibkan untuk segera menyelenggarakan sidang guna memilih penggantinya. Tenggat waktu yang diberikan sangat ketat, yaitu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak kekosongan tersebut resmi terjadi.

2. Hak Usul Calon oleh Presiden

Dalam hal pengisian jabatan ini, Presiden memegang peran pengusul dengan mengajukan dua orang calon Wakil Presiden pengganti. Umumnya, kedua figur yang diusulkan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya.

Nama-nama calon beserta seluruh persyaratan administrasinya harus sudah diserahkan oleh Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar.

3. Seleksi, Verifikasi, hingga Pelantikan

Sebelum dipilih oleh anggota MPR, para kandidat harus melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat:

• Standar Syarat Calon: Kualifikasi dan persyaratan administratif calon Wakil Presiden pengganti mengacu langsung pada aturan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

• Verifikasi Dokumen: MPR akan membentuk tim verifikasi khusus—yang anggotanya maksimal 5% dari total anggota MPR—untuk bekerja selama 7 hari dalam memeriksa keabsahan seluruh dokumen kandidat.

• Pernyataan Kesiapan: Calon yang dinyatakan lolos verifikasi wajib menyampaikan pernyataan kesiapan diri di hadapan sidang.

• Pemungutan Suara: MPR kemudian melaksanakan pemungutan suara di dalam Sidang Paripurna. Kandidat yang berhasil meraup suara terbanyak ditetapkan secara resmi sebagai Wakil Presiden baru untuk meneruskan sisa masa jabatan yang ada.

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian proses konstitusional tersebut, Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Sidang Paripurna MPR sebelum resmi menjalankan tugas kepemerintahan.