NU adalah warisan para wali, jangan jadikan jam'iyah kambing hitam atas ambisi elite. Kajian struktural untuk mengembalikan khittah asli PBNU.
Berita tentang kericuhan, politisasi, dan caci maki di Munas NU 2026 Kediri menyebar bak api di sabana kering jagat maya. Hujatan netizen bermunculan, sinisme publik meningkat, dan tidak sedikit yang mulai apatis terhadap Nahdlatul Ulama. Di sinilah letak bahaya terbesarnya: masyarakat mulai menyamakan kesalahan oknum pengurus dengan identitas jam'iyah secara keseluruhan. Nama besar NU berpotensi dijadikan "kambing hitam" atas bobroknya mentalitas segelintir elite.
Warga Nahdliyin dari pelosok desa hingga pimpinan ranting harus berdiri tegak dan memahami satu prinsip dasar: Nahdlatul Ulama adalah Mu'assasah Muqaddasah (institusi yang disucikan oleh doa para Muassis), sedangkan PBNU adalah instrumen administratif yang diisi oleh manusia biasa yang bisa salah, khilaf, dan tergoda dunia.
Perpecahan yang menganga menjelang Muktamar 2026 ini harus disikapi sebagai proses purifikasi (pembersihan) internal. Bagaimana caranya?
Pertama, mengembalikan wibawa Syuriyah secara mutlak. PBNU bukan Perseroan Terbatas (PT) atau Partai Politik. Pemegang saham utamanya adalah para ulama pesantren. Segala bentuk fait accompli (tindakan sepihak) oleh Tanfidziyah dalam penentuan kepanitiaan, lokasi Muktamar, hingga kebijakan strategis, harus tunduk pada Bahtsul Masail Syuriyah.
Kedua, menegakkan Fiqh Siyasah yang bermartabat. Mengutip kaidah Al-Ashbah wa Al-Naza'ir karya Imam Suyuthi: "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah" (Kebijakan pemimpin harus semata-mata demi kemaslahatan umat). Jika faksionalisasi untuk merebut kursi Ketum PBNU justru melahirkan perpecahan di tingkat PCNU dan PWNU, maka ambisi tersebut hukumnya haram dilanjutkan.
Keriuhan di Ploso, Kediri, adalah peringatan keras dari langit. NU tidak akan hancur oleh serangan dari luar, tetapi ia bisa runtuh jika para pengurusnya kehilangan pijakan tasawuf. Sebelum menyambut Muktamar ke-35 pada Agustus 2026, agenda ziarah dan tabarrukan para pengurus ke makam ulama pendahulu tidak boleh sekadar menjadi wisata spiritual pencitraan. Harus ada pertaubatan struktural. Hentikan lobi-lobi transaksional, kembalikan Muktamar sebagai forum Istikharah, dan biarkan nama besar Nahdlatul Ulama tetap harum sebagai benteng terakhir moral bangsa.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
