Kronologi lengkap kasus Jampidsus Febrie Adriansyah: penggeledahan 13 lokasi, emas 74 kg di Sentul, LHKPN janggal berujung dugaan nominee, sampai ia mundur.
Konferensi Pers 10 Juli: Bantahan yang Berumur Kurang dari 24 Jam
Setelah dua hari absen dari hadapan publik, Febrie Adriansyah akhirnya menggelar konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, 10 Juli 2026, sekitar pukul 10.40 WIB, kali pertama ia berbicara langsung ke publik sejak rangkaian penggeledahan dimulai. Dalam pernyataannya, Febrie menegaskan tiga hal pokok. Pertama, ia membantah isu pengunduran diri dan menyatakan masih menjalankan tugas seperti biasa, termasuk menerima perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan sejumlah perkara yang waktu penahanannya terbatas. Kedua, ia membantah keterkaitan pribadinya dengan bisnis Cafe de'Clan di Cipete. Ketiga, terkait rumah Sentul, ia mengakui kepemilikan rumah tersebut namun menyatakan uang dan emas yang ditemukan di dalamnya "ada pemiliknya" dan "ada kegiatannya" tanpa merinci lebih jauh, seraya berjanji penjelasan lengkap akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan forum konferensi pers.
Febrie juga menyampaikan bahwa Kejaksaan saat ini tengah berfokus pada sejumlah perkara prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk perkara tata kelola sumber daya alam dan Program Makan Bergizi Gratis yang disebutnya sebagai prioritas utama. Ia menutup keterangannya dengan meminta masyarakat mencerna informasi secara bijaksana, sembari menegaskan penghormatannya terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
Pernyataan ini penting dicatat karena mengoreksi sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyebut Febrie "membantah" penemuan emas dan uang tersebut. Per keterangannya sendiri, ia tidak membantah keberadaan aset itu, melainkan menyatakan aset tersebut memiliki pemilik dan latar belakang yang menurutnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun yang membuat konferensi pers ini terasa ironis belakangan adalah durasinya: bantahan atas isu pengunduran diri yang disampaikan siang itu ternyata hanya bertahan kurang dari sehari.
Reaksi Istana dan DPR
Di tingkat eksekutif, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, supaya proses hukum tersebut berjalan tanpa spekulasi maupun penilaian yang kontraproduktif. Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan berulang kali mengingatkan aparatur negara untuk berbenah sebelum "dibersihkan", sembari menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di tengah proses hukum yang berjalan. Di luar pernyataan resmi ini, beredar pula klaim dari sumber-sumber anonim yang dikutip sejumlah media, yang menyebut Presiden telah mengetahui perkembangan kasus dan meminta aparat bertindak tegas termasuk menangkap Febrie bila diperlukan, serta klaim adanya pertemuan di rumah dinas presiden di Widya Chandra pada Kamis pagi membahas opsi pengunduran diri Febrie. Klaim-klaim ini penting dicatat karena bersumber dari narasumber tak disebutkan identitasnya dan bahkan saling bertentangan. Sumber yang sama secara tegas membantah pertemuan di Widya Chandra tersebut pernah terjadi, dengan alasan Presiden tengah menghadiri agenda lain di Bekasi pada waktu bersamaan. Hingga tulisan ini disusun, tidak ada pernyataan resmi dan atas nama dari Istana yang mengonfirmasi detail-detail spesifik tersebut.
Di parlemen, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Kamis, 9 Juli 2026, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kortastipidkor Polri, menegaskan siapa pun dan apa pun jabatannya harus dimintai pertanggungjawaban jika terbukti terlibat, dengan proses yang mengedepankan prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Ia turut mengingatkan dampak korupsi batu bara yang tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga berdampak pada pemadaman listrik yang menyusahkan masyarakat. Namun ketika ditanya langsung soal kabar pengunduran diri Febrie yang saat itu masih simpang siur, Habiburokhman memilih tidak membenarkan maupun membantah, hanya menyatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Anggota Komisi III lainnya, Soedeson Tandra, meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan solid mendukung pemberantasan korupsi tanpa memandang jabatan pelaku, mengingat korupsi tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mendesak penegak hukum membuka proses ini secara transparan kepada publik, desakan yang mencerminkan kekhawatiran bahwa proses internal antar-aparat rentan tertutup dari pengawasan publik jika tidak didorong secara aktif.
Drama Berlanjut: Sang Jampidsus Akhirnya Mundur
Yang kemudian terjadi adalah babak yang membuat bantahan Jumat siang Febrie terasa berumur sangat pendek. Dini hari Sabtu, 11 Juli 2026, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan keterangan video resmi: Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Menurut Anang, langkah ini merupakan bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, seiring proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Polri. Kejaksaan Agung menyatakan menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Jampidsus akan tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku, sembari kembali mengajak semua pihak menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ironi dari urutan peristiwa ini sulit diabaikan. Hanya belasan jam sebelumnya, di podium yang sama, Febrie menegaskan masih menerima perintah-perintah dari pimpinan Korps Adhyaksa dan tidak berencana mundur. Kejagung sendiri, melalui Anang, tidak menjelaskan secara spesifik apa yang berubah dalam rentang waktu tersebut, selain merujuk pada kebutuhan menjaga integritas institusi di tengah sorotan publik yang terus membesar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pada Jumat malam sebelum pengunduran diri itu diumumkan, sempat menyatakan penetapan tersangka dalam penyidikan gabungan ini akan disampaikan "dalam waktu dekat", meski hingga naskah ini disusun penetapan tersangka tersebut belum terjadi. Dengan kata lain, pengunduran diri Febrie terjadi mendahului, bukan menyusul, adanya status tersangka bagi dirinya maupun pihak mana pun dalam kasus ini. Urutan ini penting dipahami pembaca agar tidak keliru menyimpulkan bahwa mundurnya seorang pejabat setara dengan pengakuan bersalah secara hukum.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
