Kronologi lengkap kasus Jampidsus Febrie Adriansyah: penggeledahan 13 lokasi, emas 74 kg di Sentul, LHKPN janggal berujung dugaan nominee, sampai ia mundur.
Tiga Klaster Kasus yang Menyeret Nama Jampidsus
Penyidikan yang menyeret nama Febrie mencakup tiga klaster kasus yang berjalan paralel, sebagaimana dijelaskan berulang kali oleh Irjen Totok Suharyanto: dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN; dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan hukum lanjutan kasus Asabri dan Jiwasraya; serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Dari ketiganya, klaster batu bara paling banyak disorot karena keterkaitannya dengan isu pemadaman listrik yang sempat menyusahkan masyarakat luas.
Berdasarkan keterangan pers Kortastipidkor Polri pada Senin, 6 Juli 2026, penyidik membidik dua perusahaan pemasok batu bara: PT Oktasan Baruna Persada (OBP) dan PT Buana Rizky Armia (BRA). Menurut penelusuran Aktual.com atas data resmi Kementerian ESDM, PT Oktasan Baruna Persada beralamat di Menara Sentraya, Jakarta Selatan, dengan mayoritas saham dipegang Tria Bellitonito Aturbumi (52 persen) selaku direktur utama, disusul Budi Tunggul Manurung (29 persen), Hadi Hidayat (14 persen), dan Muchlis Saleh (5 persen). Perusahaan ini memegang kontrak pengadaan 2,1 juta metrik ton batu bara per tahun sejak 2018 hingga 2026, dan berkonsorsium dengan PT Buana Rizky Armia, perusahaan tambang yang berdiri sejak 2001 dengan wilayah operasi di Bantuas, Samarinda, untuk kontrak tambahan 819 ribu metrik ton per tahun. PT BRA sendiri memegang kontrak terpisah sebesar 1,49 juta metrik ton per tahun untuk periode 2022 sampai 2027.
Modus dugaan penyimpangan yang diungkap penyidik ada dua: manipulasi dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang menyulap kualitas batu bara berkalori rendah, sekitar 3.000 Gross Caloric Value (GAR), menjadi tercatat berkalori tinggi sesuai standar kontrak 4.400 hingga 4.800 GAR, serta manipulasi kuantitas volume pengiriman. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), melalui koordinatornya Ronald Loblobly (nama yang sama dengan koordinator KSST dalam kasus PT GBU), menyebut dugaan penyimpangan ini memengaruhi sekitar 40 persen kebutuhan batu bara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), dengan potensi kerugian negara sistemik mencapai Rp15 triliun per tahun jika dihitung dari kebutuhan nasional. Angka resmi yang disampaikan Kortastipidkor Polri untuk kasus spesifik yang melibatkan PT OBP dan PT BRA jauh lebih kecil, yakni sekitar Rp5 triliun, dan Direktur Tindak Kortastipidkor Polri sendiri menegaskan angka ini masih bersifat indikatif, menunggu hasil audit investigatif bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Perlu dicatat pula, dalam salah satu keterangan yang dimuat Neraca.co.id, KOSMAK secara spesifik menuding Febrie berperan sebagai pihak yang "mengamankan" kepentingan kedua perusahaan pemasok tersebut. Ini adalah tudingan yang jauh lebih tajam dari sekadar dugaan pembiaran, namun hingga kini tetap berstatus klaim satu kelompok advokasi, belum menjadi temuan resmi penyidik maupun dasar penetapan tersangka.
Perkara ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026. Hingga pertengahan Juli, penyidik baru memeriksa 16 dari 34 saksi yang dijadwalkan. PT OBP dan PT BRA sendiri masih berstatus pihak yang diperiksa, belum ada penetapan tersangka perseorangan maupun korporasi.
Menariknya, muncul suara kritis dari kalangan pengamat energi yang justru mempertanyakan proporsionalitas fokus penyidikan ini. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menyebut PT OBP dan PT BRA sebagai "kelas teri" di industri batu bara nasional. Menurutnya, PT OBP bahkan tidak memiliki tambang sendiri dan hanya berstatus trader angkut-jual sehingga tidak terikat kewajiban Domestic Market Obligation, sementara kontribusi gabungan kedua perusahaan terhadap kebutuhan PLTU nasional yang mencapai sekitar 160 juta ton per tahun hanya berkisar 1,5 persen. Yusri menyarankan penyidik menelusuri kebijakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait tujuh perusahaan pemegang izin tambang khusus generasi pertama, termasuk nama-nama besar seperti Adaro Energy, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin, yang menurutnya tidak mengalami pemotongan kuota produksi sebagaimana ratusan perusahaan tambang lain yang dipangkas 40 sampai 60 persen. Pandangan ini penting sebagai penyeimbang: ia tidak menyangkal adanya dugaan manipulasi, namun mempertanyakan apakah penyidikan sudah menyasar aktor yang benar-benar signifikan dalam rantai pasok energi nasional, atau baru menyentuh pemain kecil.
Blackout Sumatera: Dua Narasi yang Perlu Dipisahkan
Salah satu titik paling rawan disalahpahami dalam kasus ini adalah kaitannya dengan pemadaman listrik massal. Ada dua peristiwa berbeda yang kerap tercampur dalam satu narasi, dan memisahkan keduanya penting untuk kejernihan pembaca.
Yang pertama adalah blackout besar yang benar-benar terjadi di Sumatera pada Jumat malam, 22 Mei 2026, pukul 18.44 WIB, memadamkan aliran listrik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra menjelaskan gangguan bermula dari jaringan transmisi tegangan tinggi 275 kV ruas Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi, yang terganggu akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat, sambaran petir, dan angin kencang, sehingga memicu fenomena power swing dan memutus sistem interkoneksi Sumatera menjadi dua bagian. Yang penting dicatat, investigasi gabungan Bareskrim Polri dan PLN yang diumumkan pada 25 Mei 2026, setelah tim forensik memeriksa langsung kondisi kabel yang putus di Desa Tempino, Muaro Jambi, secara tegas memastikan tidak ditemukan indikasi sabotase maupun unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin bahkan menjelaskan pola kerusakan kabel berbentuk serabut terurai, bukan potongan rapi yang mengarah pada sabotase.
Yang kedua adalah tudingan yang muncul dalam konteks penyidikan korupsi batu bara PLTU yang sedang berjalan saat ini, yang oleh sejumlah media diberi judul-judul seperti "Polri Usut Korupsi Batu Bara PLTU, Diduga Picu Blackout", dan bahkan disinggung langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam sejumlah keterangannya. Narasi ini merujuk pada dugaan gangguan operasional PLTU akibat pasokan batu bara berkalori rendah yang disebut merusak boiler dan menurunkan keandalan pembangkit secara umum, serta menimbulkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabodetabek. Ini adalah persoalan keandalan pasokan jangka panjang yang berbeda sifatnya dari kegagalan transmisi tunggal yang menyebabkan blackout 22 Mei. Febrie sendiri, dalam konferensi persnya pada 10 Juli 2026, mengaku tidak memahami kaitan antara dirinya dan isu blackout tersebut, dan meminta publik menunggu penjelasan resmi penyidik soal perkara yang sebenarnya. Bagi pembaca, penting untuk memilah: bahwa ada dugaan korupsi pengadaan batu bara adalah satu hal yang tengah diselidiki Polri, sementara klaim bahwa hal itu secara langsung menyebabkan blackout 22 Mei secara spesifik tidak didukung temuan resmi, bahkan bertentangan dengan hasil investigasi PLN-Bareskrim yang telah menyimpulkan penyebabnya cuaca ekstrem.
TNI di Tengah Sengketa Aparat
Kehadiran puluhan prajurit TNI bersenjata laras panjang di kediaman Febrie pada Rabu malam, 8 Juli 2026, bertepatan dengan penggeledahan Cafe de'Clan, menjadi elemen paling banyak diperbincangkan dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas membenarkan keberadaan penjagaan tersebut, menyebutnya dilakukan atas permintaan resmi institusi Kejaksaan Agung dan telah dikoordinasikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan. Nas menegaskan pengamanan itu tidak berkaitan dengan penggeledahan yang tengah dilakukan Polri, yang sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga tersebut. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kemudian menambahkan konteks: penjagaan semacam ini bukan hal baru dan bukan eksklusif untuk Febrie, melainkan juga berlaku bagi sejumlah pimpinan lain di Kejaksaan Agung sejak lama. Pada Kamis siang, 9 Juli 2026, penjagaan TNI di kediaman Febrie sudah tidak lagi terlihat, meski sebuah kendaraan polisi militer masih terparkir di seberang rumah.
Namun keputusan melibatkan kekuatan militer untuk mengamankan kediaman seorang pejabat sipil yang tengah menjadi subjek penyidikan pihak kepolisian memicu kritik tajam, apalagi setelah beredar laporan yang dikonfirmasi Tempo.co bahwa puluhan anggota TNI sempat mendatangi Markas Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari, 9 Juli 2026, beberapa jam setelah penggeledahan berlangsung. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis pada 9 Juli 2026, menyebut bahwa jika benar ada anggota TNI yang menghalangi penyidikan, ancaman yang dihadapi bukan lagi semata korupsi, melainkan "kolusi antara kekuasaan, impunitas, dan kekuatan koersif negara". Hendardi mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI mengusut dugaan keterlibatan anggotanya secara terbuka, sekaligus menegaskan tidak ada dasar hukum yang memberi kewenangan kepada TNI untuk menghalangi penyidikan sipil. Kritik senada datang dari organisasi lain: Peradah, lewat juru bicaranya Sulastrawan, menekankan pentingnya proses hukum bebas dari "ego kelembagaan", sementara sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti LBH PP KMHDI dan PB PII turut menyerukan agar TNI menjelaskan dasar pengamanannya dan menjaga netralitas dari kasus korupsi yang sedang berjalan. Secara terpisah, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai rangkaian penggeledahan dan isu penjagaan TNI ini mencerminkan potensi konflik antar-instansi, dan menyarankan agar kementerian koordinator terkait segera turun tangan. Perlu dicatat, pihak TNI sendiri secara konsisten membantah adanya intervensi, dan Kapuspen TNI menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang berlaku.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
