Ada paradoks ekonomi yang memilukan di tahun 2026 ini. Di satu sisi, pemerintah terus mengejar target penerimaan pajak hingga ke lapisan ekonomi paling mikro dan mencabut berbagai subsidi esensial. Namun di sisi lain, keran belanja negara untuk urusan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan akar rumput justru dibiarkan mengucur deras.
Ketimpangan postur anggaran inilah yang menjadi bahan bakar utama kemarahan ribuan mahasiswa yang memblokade jalanan pada 12 Juni kemarin. Mereka tidak sedang anti-pembangunan, mereka sedang mengkritisi hilangnya rasionalitas dalam mengelola kas negara.
Membaca Anatomi Defisit Anggaran 2026
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak datang secara tiba-tiba. Terdapat masalah struktural dalam rancangan fiskal kita. Ketergantungan pada utang untuk membiayai belanja operasional, ditambah dengan asumsi makroekonomi yang sering kali over-optimistic, membuat daya tahan anggaran kita sangat rapuh terhadap guncangan eksternal.
Yang diprotes oleh publik adalah pilihan prioritas (opportunity cost). Ketika defisit anggaran kian melebar mendekati batas aman, respons ideal dari sebuah tata kelola ekonomi yang sehat adalah konsolidasi fiskal—yaitu menekan belanja yang tidak mendesak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemeliharaan proyek-proyek infrastruktur berbiaya tinggi yang lambat memberikan multiplier effect, pembengkakan struktur birokrasi kementerian, hingga biaya perjalanan dinas yang fantastis tetap dipertahankan.
