Runtut.com

Pemerintah Rilis Perpres Ojol, Batasi Potongan Komisi Aplikator Maksimal 8 Persen

Sah! Pemerintah rilis Perpres 27/2026. Menhub Dudy Purwagandhi tegaskan potongan komisi aplikator maksimal 8% demi pendapatan bersih mitra pengemudi.

2 menit baca
9
Runtut.com
Konferensi Pers pimpinan DPR RI dan pemerintah terkait pengumuman Perpres bagi ojek online — YouTube/TV Parlemen

JAKARTA — Pemerintah bersama pimpinan DPR RI resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Melalui aturan ini, pemerintah menetapkan batas maksimal potongan dari perusahaan aplikator sebesar 8 persen.  

Dalam konferensi pers bersama yang berlangsung di Gedung DRR, Senayan, Jakarta pada Kamis (8/10/2026), Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa penerbitan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memberikan kepastian kepada para pengemudi ojek online (ojol) di tanah air.

“Alhamdulillah setelah sekian tahun pimpinan pengaturan mengenai ojek online akhirnya bisa kita, pemerintah, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan dan memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online,” kata Dudy (8/10/2026).

Dudy juga menerangkan terkait biaya layanan platform. "Kami sebagai pemangku transportasi umum terkait dengan ojek online sebagai bagian dari Perpres yang dikeluarkan, kami telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan yang diberlakukan per-tanggal 1 Juni kemarin di mana salah satu yang paling ditunggu-tunggu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa pengaturan biaya platform delapan persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan,” tambahnya.

Pengemudi ojek online saat melintas di jalanan umum
Pengemudi ojek online saat melintas di jalanan umum — Sumber: pexels.com

Dudy mengemukakan, langkah ini sebagai respons langsung atas arahan Presiden guna menjawab harapan para mitra pengemudi di lapangan.

Melalui skema baru ini, pengemudi ojol dipastikan mengantongi pendapatan bersih minimal 92 persen dari setiap transaksi perjalanan.

Menjadi Rujukan Sektor Lain

Lebih lanjut, regulasi batas tarif ini tidak hanya menyasar pada angkutan penumpang saja. Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, jangkauan aturan kini diperluas secara menyeluruh ke sektor jasa pengantaran barang hingga pesan-antar makanan digital.

Dudy menyebutkan bahwa aturan tarif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan menjadi salah satu rujukan bagi kementerian lain dalam menyusun teknis logistik.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif. Jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan kementerian di antaranya Kementerian Komdigi dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ujar Dudy (8/10/2026).

Untuk memastikan regulasi berjalan tanpa tumpang tindih, pemerintah juga sepakat menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu utama ekosistem ini. Kementerian UMKM bersama Kemenhub dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) akan tergabung dalam forum komunikasi khusus untuk memonitor kepatuhan perusahaan aplikator secara berkala, dengan target seluruh aturan turunan rampung pada 31 Desember 2026.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu