Runtut.com

Vonis Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Jaksa Ajukan Kasasi

Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas vonis Nadiem Makarim jadi 9 tahun. Uang pengganti turun jadi Rp548,76 miliar, jaksa ajukan kasasi, perkara belum selesai.

2 menit baca
2
Vonis Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Jaksa Ajukan Kasasi
Ilustrasi. Palu hakim di atas meja sidang. — iStockphoto/bymuratdeniz via Kompas.com

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memangkas hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang Kamis (24/9/2026), majelis hakim banding menjatuhkan pidana 9 tahun, sedikit lebih ringan dari putusan tingkat pertama. Namun perkara ini belum berakhir. Jaksa sudah menyatakan kasasi.

Apa yang berubah di tingkat banding

Selain hukuman badan, majelis juga menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara. Yang paling mencolok adalah uang pengganti. Menurut Kompas TV, kewajiban itu turun menjadi Rp548.761.031.950,86, dari Rp809.597.125.000 pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, hakim banding menyatakan majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara secara tepat. Seperti dilaporkan detikNews, hakim banding juga menyatakan kerugian negara dalam perkara ini Rp1,5 triliun, menyatakan Nadiem melanggar Pasal 604 KUHP, dan menyebutnya sebagai pelaku utama dalam penyertaan tindak pidana pengadaan TIK di Kemendikbud. Menurut Tirto, Nadiem tetap menjalani hukuman badan di rumah.

Dari vonis 10 tahun ke 9 tahun

Putusan pertama dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026). Seperti dilaporkan Hukumonline, majelis hakim yang dipimpin Purwanto S Abdullah menyatakan Nadiem tidak terbukti pada dakwaan primer dan membebaskannya dari dakwaan tersebut, tetapi tetap menjatuhkan pidana 10 tahun, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp809.597.125.000. Putusan itu disertai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu hakim. Masa penahanan rumah sejak 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga.

Dua pihak, dua keberatan

Nadiem menyatakan kecewa karena putusan banding tetap menyatakan dirinya bersalah, meski ia mengapresiasi pengurangan hukuman dan uang pengganti. Menurut Berita Borneo, ia menyatakan akan segera mengajukan kasasi dan berharap Mahkamah Agung memberikan putusan bebas. Kubunya juga tetap membantah adanya kerugian negara dan konflik kepentingan.

Di sisi lain, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pada Jumat (2/10/2026) bahwa jaksa penuntut umum sudah menyatakan kasasi dan tengah menyiapkan memori serta kontra memori kasasi. Keberatan jaksa menyangkut bagian tuntutan yang tidak dikabulkan, baik di tingkat pertama maupun banding. Anang belum merinci poin-poin yang akan dipersoalkan, menurut Kabar6.

Apa selanjutnya

Dengan kasasi dari kedua sisi, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan banding, denda dan uang pengganti baru wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ketua majelis hakim banding Subachran Hardi Mulyono juga menyatakan bahwa jaksa maupun pihak Nadiem berhak mengajukan kasasi.

Besar atau tidaknya kerugian negara kemungkinan akan menjadi salah satu pokok perdebatan di Mahkamah Agung. Soal siapa yang berwenang menyatakan kerugian negara, yang belakangan ramai dibahas setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kami bahas terpisah dalam artikel edukasi.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu