Runtut.com

OTT ATR/BPN, KPK Tahan 8 Tersangka Suap HGB Summarecon

KPK menahan delapan tersangka dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor, dari Dirjen ATR/BPN hingga Presdir Summarecon. Barang bukti Rp106,3 miliar.

2 menit baca
2
OTT ATR/BPN, KPK Tahan 8 Tersangka Suap HGB Summarecon
Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. — VOI/Muhammad Iqbal

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat Kementerian ATR/BPN, politikus, dan petinggi perusahaan pengembang kini memasuki tahap penyidikan. Pada Senin (14/9/2026), KPK menggelar OTT di wilayah Jabodetabek. KPK menyebutnya sebagai OTT ke-20 tahun ini. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Seluruhnya masih berstatus tersangka dan berlaku asas praduga tak bersalah.

Siapa saja tersangkanya

Menurut Republika, para tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Ada pula politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta tiga pihak swasta.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, sebagaimana dikutip ANTARA, bahwa Adrianto bersama seorang perantara berinisial LEV diduga sebagai pemberi suap. Sementara itu, Sontang dan ERW, serta Lampri, Arif, Fahd, dan MF, diduga sebagai penerima suap dan/atau gratifikasi. KPK menduga ERW dan MF, dua pihak swasta, merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Uang, blokir, dan penggeledahan

KPK mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik dengan total sekitar Rp106,3 miliar, menurut Riaupos. Berdasarkan pendalaman penyidik yang dilaporkan RRI, KPK menduga ada pemberian uang terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Penyidik kemudian menggeledah sejumlah lokasi. Suara.com mencatat penggeledahan kantor PT Summarecon Agung di Jakarta Timur dan kantor Summarecon di Bogor pada 21 September. Pada Kamis (1/10/2026), KPK memeriksa Raditya Dani Iswara, pegawai bagian litigasi PT Summarecon Agung, sebagai saksi soal pengajuan perpanjangan dan pemecahan HGB.

Pasal yang digunakan

Menurut Suara.com, Adrianto dan salah satu tersangka swasta diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional (UU 1/2023) juncto Pasal VII angka 48 UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Artinya, perkara suap besar ini dijerat dengan rumusan dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Respons dan tahap berikutnya

Kementerian ATR/BPN menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK, dan Partai Golkar juga menyatakan menghormati proses hukum terhadap Fahd Arafiq.

Para tersangka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, dari 15 September sampai 4 Oktober 2026. Hingga 5 Oktober 2026, kami belum menemukan pengumuman resmi tentang perpanjangan penahanan. Perkembangan berikutnya akan menunjukkan apakah KPK melanjutkan penyidikan ke pihak-pihak lain, termasuk soal aliran uang yang masih didalami.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu