Runtut.com

Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo Atasi Karhutla dengan Serius

Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan meminta penanganan serius masalah asap karhutla Indonesia yang sudah lintas batas ke Malaysia.

3 menit baca
16
Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan Desak Presiden Republik Indonesia atasi Karhutla
Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan Desak Presiden Republik Indonesia atasi Karhutla — Sumber: Youtube Parlimen Malaysia

KUALA LUMPUR - Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan, mendesak Presiden Prabowo Subianto menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara serius. Desakan itu ia sampaikan dalam sidang Dewan Rakyat, Rabu (21/10/2026), bersamaan dengan permintaan agar pemerintah Malaysia menempuh jalur diplomatik lewat ASEAN.

Politikus Partai Bersatu itu meminta pemerintah Malaysia menempuh jalur diplomatik untuk mendorong ASEAN bergerak. Ia menilai persoalan asap yang berulang hampir setiap tahun tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa.

“Saya ingin membagikan isu jerebu rentas sempadan yang berulang hampir setiap tahun khususnya akibat kebakaran hutan dan tanah gambut. Rakyat Malaysia terpaksa hidup udara tercemar daripada Indonesia. Sehubungan itu, saya mencadangkan supaya kerajaan menggunakan saluran diplomatik untuk menggesa pengurus ASEAN yang sekarang ini tahun 2026, yaitu Filipina agar mengambil tindakan serantau yang lebih tegas dan berkesan,” ujar Kalam di Gedung Parlemen Malaysia pada Rabu (21/10/2026).

Selain itu, ia juga merinci lima langkah yang menurutnya perlu dilakukan. Poin-poin tersebut meliputi:

  1. Memperkuat penegakan hukum bersama.

  1. Membangun sistem peringatan dini ASEAN lewat pemantauan satelit, disertai pertukaran data titik panas (hotspot) secara real time.

  2. Membentuk tim tanggap darurat regional yang bisa membantu memadamkan api sebelum asap meluas ke perbatasan.

  3. Memperkuat implementasi perjanjian ASEAN tentang kabut asap lintas batas, dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

  4. Membentuk dana regional untuk pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, dan bantuan bagi komunitas terdampak.

Memorandum di Kedutaan

Kalam mengaku yakin pemerintah Malaysia sudah menjalankan sebagian poin yang ia sebutkan. Namun, tetap saja kebakaran di Indonesia masih terjadi setiap tahunnya.

“Saya yakin kerajaan telah membuat perkara-perkara yang sebahagian daripada yang saya sebutkan tadi, tetapi nampaknya pihak di sebelah sana jiran kita tiap tahun masih lagi melakukan berlaku kebakaran. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan pesanan kepada Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” katanya pada Rabu (21/10/2026).

Berkaitan dengan hal itu, Kalam meminta Presiden Prabowo Subianto untuk serius dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut. Sebab asap tebal dari kebakaran hutan Indonesia sampai ke Malaysia.

Nelayan Kecil hingga Pekerja Kebun

Potret kabut asap menyelimuti Kuala Lumpur Malaysia
Potret kabut asap menyelimuti Kuala Lumpur Malaysia — Sumber: CNCB Indonesia

Kalam menggambarkan dampak asap yang dirasakan warga, mulai dari batuk, tenggorokan gatal, hingga asma yang kian mengganggu. Sekolah terpaksa tutup, pariwisata terpukul, dan pekerjaan di kebun terhenti karena asap terlalu pekat. Nelayan kecil, ujarnya, bahkan tak berani melaut karena tidak bisa melihat garis pantai. Jarak pandang antarperahu pun sangat pendek.

Ia menegaskan korban bukan hanya warga Malaysia. Pekerja asal Indonesia di perkebunan Malaysia turut terdampak karena tak bisa bekerja, tak menerima upah, dan tak bisa mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman.

"Tolonglah, masalah jerebu yang datang tiap tahun ini diselesaikan dengan serius," kata Kalam dalam pidatonya.

Ia pun menyentil candaan yang beredar di tengah isu ini. "Janganlah masalah ini dibuat bahan lawak. Kononnya hutan Indonesia selama ini bagi oksigen kepada Malaysia. Apakah hutan di Malaysia ini pokok plastik sampai tak boleh keluarkan oksigen?" ujarnya.

Kalam meminta kepada Prabowo untuk segera mengambil langkah supaya kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi setiap tahunnya.

"Pak Prabowo yang dihormati, tolonglah ambil tindakan segera, padamkan api, hentikan kebakaran dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun."

Isu Dibawa ke KTT ASEAN

Desakan Kalam sejalan dengan langkah Kementerian Luar Negeri (Menlu) Malaysia. Menlu Datuk Seri Mohamad Hasan sebelumnya menyatakan akan mengangkat isu kabut asap dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, 10–12 November 2026 mendatang. Ia menyebut mekanisme ASEAN yang ada baru mencakup bencana alam, sementara kabut asap belum diklasifikasikan sebagai bencana alam.

Hingga pidato tersebut disampaikan, pemerintah Indonesia belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Dudung Abdurachman menyatakan Indonesia masih mampu menangani karhutla.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
MPR Jadwalkan Ulang Pemilihan Wapres, Dua Nama Calon Ditunggu hingga Desember
Asia

MPR Jadwalkan Ulang Pemilihan Wapres, Dua Nama Calon Ditunggu hingga Desember

MPR mengundur sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden ke 9 Desember 2026. Penundaan memberi Prabowo waktu tambahan menentukan dua calon.

Rachmaddani Rizki Saputra· 5 hari lalu
Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Rakabuming Raka Temui Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR
Asia

Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Rakabuming Raka Temui Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden. MPR selanjutnya menindaklanjuti proses pengisian jabatan sesuai UUD 1945.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 minggu lalu
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Siapkan Proses Pengganti
Asia

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Siapkan Proses Pengganti

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR. Proses penentuan pengganti ditargetkan selesai maksimal 60 hari.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
Eks PM Malaysia Najib Razak Mulai Jalani Tahanan Rumah hingga 2028, Polemik dengan Kerajaan Mereda
Asia

Eks PM Malaysia Najib Razak Mulai Jalani Tahanan Rumah hingga 2028, Polemik dengan Kerajaan Mereda

Mantan PM Malaysia Najib Razak keluar dari Penjara Kajang dan menjalani sisa hukuman kasus SRC International di kediamannya hingga 2028.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 minggu lalu
Alasan Raja Juli, Giring, dan Isyana Resmi Keluar dari PSI
Asia

Alasan Raja Juli, Giring, dan Isyana Resmi Keluar dari PSI

Pengunduran diri Raja Juli, Giring, dan Isyana menjadi sorotan setelah ketiganya meninggalkan posisi strategis di Partai Solidaritas Indonesia.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 minggu lalu
Buka Suara Soal Penyadapan Presiden, SBY: Kok Begini Liar Politik Kita
Asia

Buka Suara Soal Penyadapan Presiden, SBY: Kok Begini Liar Politik Kita

Respons skandal penyadapan Presiden Prabowo, SBY kritik tajam kondisi politik Indonesia yang dinilai halalkan segala cara demi kekuasaan.

Nurul Hidayah· 2 minggu lalu