Habibie Pulihkan Rupiah, Prabowo Perkeruh Arah

Ketika rupiah melemah, yang diuji bukan hanya pasar valuta asing. Yang diuji adalah kepala negara.

Rupiah bukan sekadar angka teknis di layar Bloomberg, money changer, atau aplikasi bank. Rupiah adalah harga pangan, pupuk, energi, obat, bahan baku industri, biaya produksi, utang luar negeri, inflasi, kepercayaan investor, dan rasa aman rakyat terhadap masa depan ekonominya.

Karena itu, ketika dolar AS menembus kisaran Rp17.500, publik tidak hanya menunggu intervensi Bank Indonesia. Publik menunggu presiden berbicara sebagai kepala negara: jernih, terukur, memahami risiko, dan tidak sembrono.

Namun yang muncul justru kalimat Presiden Prabowo Subianto bahwa warga desa tidak memakai dolar.

“Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa tidak pakai dolar,” kata Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Ia juga menyebut masyarakat tidak perlu khawatir selama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih tersenyum.

Pernyataan itu kemudian dijelaskan oleh pihak Gerindra sebagai pesan agar rakyat tidak panik menghadapi tekanan global. Menkeu Purbaya juga disebut menilai ucapan itu sebagai upaya “menghibur rakyat”.

Tetapi masalahnya, negara tidak sedang berada di panggung lawak. Negara sedang menghadapi tekanan mata uang.

Dalam situasi seperti ini, kalimat presiden bukan sekadar gaya komunikasi. Ia adalah instrumen kebijakan. Ia bisa menenangkan pasar, tetapi juga bisa merusak ekspektasi. Ia bisa membangun trust, tetapi juga bisa memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memahami transmisi risiko ekonomi sampai ke bawah.

Di titik inilah perbandingan dengan BJ Habibie menjadi relevan.

Bukan karena situasi 1998 sama dengan 2026. Tidak sama. Krisis 1998 jauh lebih brutal: ekonomi ambruk, perbankan rusak, inflasi melonjak, legitimasi politik runtuh, dan rupiah jatuh sangat dalam. Justru karena situasi saat itu lebih parah, cara Habibie memulihkan rupiah memberi pelajaran penting: mata uang tidak hanya diselamatkan dengan intervensi pasar, tetapi dengan pemulihan kepercayaan institusional.

Pada masa pemerintahan Habibie, rupiah tercatat menguat dari sekitar Rp11.200 per dolar AS pada 20 Mei 1998 menjadi Rp7.385 pada 20 Oktober 1999. Rupiah bahkan sempat menyentuh Rp6.550 per dolar AS pada 28 Juni 1999.

Apa yang dilakukan Habibie?

Ia tidak mengatakan rakyat kecil tidak pakai dolar. Ia tidak mengecilkan dampak krisis. Ia tidak menjawab kepanikan dengan kelakar. Habibie membaca krisis sebagai krisis trust, lalu menjawabnya dengan reformasi kelembagaan.

Salah satu warisan paling penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini memperkuat independensi bank sentral dan menegaskan fokus BI pada kestabilan nilai rupiah. Dalam konteks pasca-Orde Baru, langkah ini penting karena pasar perlu melihat bahwa kebijakan moneter tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.

Di sinilah Habibie menunjukkan pemahaman yang lebih dalam: nilai tukar bukan hanya urusan cadangan devisa, tetapi urusan kredibilitas institusi.

Sementara dalam kasus Prabowo, problemnya bukan hanya rupiah melemah. Problemnya adalah cara kepala negara membaca pelemahan itu. Ketika presiden berkata warga desa tidak pakai dolar, ia benar secara kasat mata, tetapi keliru secara struktur ekonomi.

Warga desa memang tidak membeli beras dengan dolar. Tetapi petani bisa membeli pupuk yang bahan bakunya terkait harga global. Nelayan bisa terdampak harga BBM dan suku cadang. Pedagang kecil bisa terdampak biaya distribusi. Keluarga miskin bisa terdampak kenaikan harga obat, elektronik, kendaraan, gandum, pakan ternak, dan barang konsumsi lain yang memiliki komponen impor.

Ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantono mengingatkan bahwa warga desa tetap bisa terdampak karena barang impor dan komponen produksi tetap masuk ke kehidupan masyarakat, meskipun transaksi sehari-hari memakai rupiah.

Jadi persoalannya bukan apakah orang desa memegang dolar. Persoalannya adalah apakah pemerintah memahami bahwa dolar bisa masuk ke dapur rakyat melalui harga.

Di sinilah letak ngawurnya pernyataan itu: ia mengubah persoalan makroekonomi menjadi seolah-olah urusan alat bayar harian.

Padahal dalam ekonomi, kurs bekerja melalui banyak kanal. Ada kanal harga impor. Ada kanal biaya produksi. Ada kanal ekspektasi inflasi. Ada kanal utang luar negeri. Ada kanal kepercayaan investor. Ada kanal pasar modal. Ada kanal fiskal. Ada kanal psikologi konsumen.

Seorang presiden tidak harus menjelaskan semua kanal itu seperti dosen ekonomi. Tetapi presiden tidak boleh membuat publik percaya bahwa pelemahan rupiah tidak relevan bagi rakyat desa hanya karena mereka tidak memegang dolar.

Itu bukan penyederhanaan. Itu distorsi.

Dari sisi psikologi massa, pernyataan Prabowo juga problematis. Dalam krisis, rakyat membutuhkan dua hal sekaligus: rasa tenang dan rasa bahwa pemimpinnya memahami masalah. Jika pemimpin hanya memberi rasa tenang tanpa menunjukkan pemahaman, yang muncul bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan.

Kalimat “tidak usah khawatir” hanya efektif jika diikuti alasan yang kuat. Tetapi jika yang diberikan adalah “desa tidak pakai dolar”, publik yang memahami harga pupuk, BBM, obat, dan barang impor akan merasa pemerintah sedang meremehkan kecemasan mereka.

Dalam komunikasi krisis, ini kesalahan dasar. Pemimpin tidak boleh memvalidasi ketenangan dengan argumen yang rapuh. Ia harus mengakui masalah, menjelaskan penyebab, menunjukkan langkah, dan menyampaikan perlindungan yang disiapkan.

Misalnya, Prabowo bisa berkata: rupiah sedang tertekan oleh kombinasi faktor global dan domestik; pemerintah bersama BI menjaga stabilitas; pasokan pangan dan energi diamankan; impor strategis diawasi; kelompok rentan dilindungi; belanja negara diarahkan agar tidak memperbesar tekanan fiskal.

Kalimat seperti itu mungkin tidak viral. Tetapi ia memberi sinyal bahwa negara bekerja.

Bank Indonesia sendiri sudah memberi penjelasan yang jauh lebih teknokratis. BI menyebut tekanan rupiah dipengaruhi dinamika global, termasuk konflik geopolitik, harga minyak, imbal hasil US Treasury, serta tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Dari sisi domestik, tekanan juga berkaitan dengan permintaan valas.

Bahkan BI sampai memperketat aturan pembelian dolar domestik, menurunkan batas pembelian bulanan per orang dari 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS kecuali ada alasan yang sah. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi pembelian spekulatif dan mendukung rupiah.

Artinya, institusi moneter melihat ada masalah serius yang perlu ditangani. Tetapi presiden justru terdengar seperti sedang mengecilkan masalah di panggung politik.

Kontradiksi seperti ini berbahaya bagi kebijakan publik. Satu sisi teknokrat berusaha mengelola risiko. Sisi lain pemimpin politik mengeluarkan pernyataan yang melemahkan keseriusan pesan teknokratik.

Dalam perspektif hukum dan tata negara, pelemahan rupiah juga tidak bisa dilihat sebagai urusan komunikasi semata. Undang-Undang Bank Indonesia menempatkan stabilitas nilai rupiah sebagai mandat utama bank sentral. Pemerintah memang tidak mengatur kurs secara langsung seperti rezim nilai tukar tetap, tetapi pemerintah bertanggung jawab menjaga kebijakan fiskal, belanja negara, utang, kepastian regulasi, dan iklim investasi agar tidak memperbesar tekanan terhadap rupiah.

Dengan kata lain, presiden tidak bisa berlindung di balik kalimat “BI yang urus rupiah”. Presiden memegang kendali atas faktor-faktor yang memengaruhi trust: APBN, program prioritas, stabilitas politik, arah regulasi, komunikasi kebijakan, dan kepastian hukum.

Di sinilah perbedaan Habibie dan Prabowo terlihat lebih tajam.

Habibie mewarisi negara yang nyaris runtuh, tetapi ia memberi sinyal reformasi: BI dibuat lebih independen, demokratisasi dibuka, kebebasan pers diperluas, dan institusi dipulihkan. Tidak semuanya sempurna, tetapi arahnya jelas: mengembalikan kepercayaan dengan memperbaiki fondasi.

Prabowo menghadapi tekanan rupiah yang serius, tetapi respons politiknya justru terdengar populis dan defensif. Di satu sisi pemerintah ingin dilihat kuat. Di sisi lain, pernyataan seperti “desa tidak pakai dolar” membuat negara terlihat tidak presisi membaca persoalan.

Pasar tidak hanya membaca angka kurs. Pasar membaca kualitas nalar kekuasaan.

Investor akan bertanya: apakah pemerintah memahami transmisi nilai tukar? Apakah presiden mengerti dampak psikologis ucapannya? Apakah program besar pemerintah dibiayai dengan disiplin? Apakah defisit dijaga? Apakah utang dikelola? Apakah kritik ekonomi dijawab dengan data atau label politik?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena saat ini pemerintah membawa banyak agenda besar: makan bergizi gratis, koperasi desa, hilirisasi, swasembada pangan, penguatan pertahanan, dan berbagai proyek pembangunan. Semua program itu membutuhkan uang, tata kelola, dan kepercayaan.

Jika pemerintah ambisius tetapi komunikasi ekonominya sembarangan, pasar akan membaca risiko. Jika pemerintah besar dalam belanja tetapi kecil dalam transparansi, investor akan menahan diri. Jika presiden sering menyerang kritik atau meremehkan keresahan, publik akan mulai meragukan kemampuan negara melakukan koreksi diri.

Dari sisi psikologi politik, Prabowo tampak menggunakan gaya komunikasi paternalistik: rakyat ditenangkan dengan bahasa sederhana, kadang bercanda, kadang keras, kadang menyalahkan pihak yang dianggap pesimistis. Gaya ini mungkin efektif untuk basis pendukung. Tetapi untuk pasar dan kelas menengah kritis, gaya ini bisa terdengar seperti anti-intelektualisme kebijakan.

Negara modern tidak bisa hanya dikelola dengan aura pemimpin kuat. Negara modern membutuhkan akurasi, data, kredibilitas hukum, dan konsistensi kebijakan.

Habibie adalah teknokrat yang masuk politik dalam situasi krisis. Prabowo adalah politisi kuat yang sedang diuji oleh ekonomi teknokratis. Perbedaannya terlihat dari respons terhadap tekanan rupiah: Habibie membangun ulang institusi, Prabowo membangun narasi penenang yang justru memancing kritik.

Ini bukan berarti Habibie tanpa kelemahan. Pemerintahannya singkat dan berada dalam masa transisi penuh gejolak. Tetapi dalam isu rupiah, ia memahami satu hal yang hari ini seperti hilang: kepercayaan tidak bisa diperintah; kepercayaan harus dibangun.

Kepercayaan dibangun ketika negara tidak berbohong kepada dirinya sendiri. Kepercayaan dibangun ketika pemerintah berani mengakui risiko. Kepercayaan dibangun ketika presiden tidak menganggap kritik sebagai gangguan. Kepercayaan dibangun ketika data lebih kuat dari slogan.

Maka kritik terhadap Prabowo bukan soal ia harus panik. Presiden tidak boleh panik. Tetapi presiden juga tidak boleh membuat rakyat merasa bahwa kecemasan mereka dianggap remeh.

Rakyat desa mungkin tidak pakai dolar. Tetapi mereka pakai pupuk. Mereka pakai BBM. Mereka beli obat. Mereka membeli barang yang sebagian komponennya impor. Mereka hidup dalam ekonomi yang terhubung dengan kurs, meskipun tidak pernah datang ke money changer.

Karena itu, kalimat “desa tidak pakai dolar” bukan hanya blunder komunikasi. Ia memperlihatkan cara pandang yang bermasalah: seolah ekonomi rakyat kecil terpisah dari ekonomi global.

Padahal justru rakyat kecil yang paling rentan ketika negara salah membaca risiko global.

Rupiah bisa saja kembali menguat jika tekanan global mereda, BI berhasil menstabilkan pasar, dan arus modal kembali masuk. Tetapi luka kepercayaan tidak semudah itu sembuh. Satu kalimat ngawur dari presiden bisa memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih sibuk menghibur daripada menjelaskan.

Pada akhirnya, pelajaran dari Habibie bukan sekadar “rupiah pernah menguat”. Pelajarannya adalah bahwa mata uang adalah cermin kepercayaan.

Habibie menjawab krisis dengan memperbaiki fondasi trust. Prabowo, setidaknya dalam momen ini, menjawab tekanan dengan kelakar yang salah alamat.

Dan dalam ekonomi yang sedang rapuh, kelakar bisa menjadi kebijakan yang paling mahal.