Ada satu masalah yang mulai terasa dalam cara pemerintah hari ini berbicara kepada publik: negara tampak terlalu percaya pada narasinya sendiri.
Ketika rupiah melemah, yang dibutuhkan publik adalah penjelasan yang jernih. Apa penyebabnya? Apa risikonya? Apa dampaknya terhadap harga? Apa langkah pemerintah? Bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas? Bagaimana masyarakat kecil dilindungi?
Namun, ketika dolar AS menembus kisaran Rp17.500, kalimat yang paling menonjol justru: warga desa tidak memakai dolar.
Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan. Tetapi dalam situasi ekonomi yang sensitif, menenangkan publik tidak boleh dilakukan dengan menyederhanakan masalah.
Rupiah bukan hanya urusan orang kaya yang bepergian ke luar negeri. Rupiah adalah harga barang impor, bahan baku industri, pupuk, obat, energi, alat produksi, biaya logistik, utang luar negeri, dan ekspektasi inflasi. Warga desa mungkin tidak membayar dengan dolar, tetapi mereka tetap membeli barang yang harganya bisa dipengaruhi kurs.
Di sinilah letak masalah komunikasi pemerintah: antara ingin menenangkan dan terkesan menolak fakta.
Bank Indonesia telah menjelaskan bahwa tekanan rupiah datang dari faktor global dan domestik, termasuk geopolitik, harga minyak, ekspektasi suku bunga Amerika Serikat, permintaan valas untuk pembayaran dividen, utang, dan kebutuhan haji. Penjelasan ini jauh lebih berguna daripada kelakar politik.
Sebagai praktisi teknologi yang menaruh perhatian pada isu publik, transformasi digital, dan perubahan sosial, saya melihat krisis komunikasi ini sebagai persoalan serius. Di era data terbuka dan media sosial, publik tidak lagi mudah diyakinkan hanya dengan optimisme. Publik bisa melihat kurs di ponsel, membandingkan harga di pasar, membaca laporan ekonomi, dan merasakan tekanan biaya hidup.
Maka ketika pengalaman warga tidak sesuai dengan narasi pemerintah, kepercayaan bisa retak.
Pemerintah memang punya data yang bisa dipakai untuk membangun optimisme. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 turun menjadi 4,68 persen. Namun, data yang sama juga menunjukkan masih ada 7,24 juta penganggur dan rata-rata upah buruh hanya Rp3,29 juta. Artinya, perbaikan indikator tidak boleh dipakai untuk menutup kualitas masalah.
Prabowo juga pernah menyebut Indonesia sebagai negara dengan rakyat paling bahagia di dunia berdasarkan Global Flourishing Study. Pernyataan itu menarik, bahkan membanggakan. Tetapi kebahagiaan subjektif tidak otomatis berarti negara bebas dari persoalan struktural.
Rakyat bisa bahagia karena ikatan keluarga, agama, komunitas, dan daya tahan budaya. Namun mereka tetap bisa kesulitan membayar kebutuhan hidup. Mereka bisa merasa bersyukur, tetapi tetap menghadapi pekerjaan informal. Mereka bisa tersenyum, tetapi tetap rentan terhadap kenaikan harga.
Di titik ini, bahaya terbesar bukan hanya rupiah melemah. Bahaya terbesarnya adalah negara menolak membaca sinyal.
Sinyal pasar mengatakan ada tekanan. Sinyal publik mengatakan ada keresahan. Sinyal ekonom mengatakan ada risiko fiskal. Sinyal masyarakat sipil mengatakan ruang kritik menyempit. Tetapi jika semua sinyal itu dijawab dengan optimisme, candaan, atau label politik, pemerintah bisa kehilangan kemampuan koreksi diri.
Kepemimpinan yang kuat tidak berarti selalu tampak yakin. Kepemimpinan yang kuat justru berani berkata: masalah ini nyata, risikonya ada, dan ini langkah yang akan kami ambil.
Dalam ekonomi, kepercayaan lahir dari kredibilitas. Dalam demokrasi, kepercayaan lahir dari keterbukaan. Dalam kebijakan publik, kepercayaan lahir dari kemampuan mengakui masalah sebelum masalah itu menjadi krisis.
Pemerintah Prabowo masih punya waktu memperbaiki komunikasi dan kebijakan. Tetapi syarat pertamanya sederhana: berhenti menganggap kritik sebagai gangguan, dan mulai memperlakukannya sebagai alarm.
Karena negara yang terlalu percaya pada narasinya sendiri sering kali terlambat menyadari bahwa rakyat sudah lebih dulu membaca kenyataan.
