Kronologi lengkap kasus Jampidsus Febrie Adriansyah: penggeledahan 13 lokasi, emas 74 kg di Sentul, LHKPN janggal berujung dugaan nominee, sampai ia mundur.
Bayang-Bayang yang Sudah Ada Sejak 2024
Sorotan terhadap Febrie sesungguhnya bukan hal baru. Setidaknya ada dua rangkaian peristiwa sebelumnya yang, jika dirunut, memperlihatkan pola ketegangan yang sudah berlangsung sejak dua tahun sebelum penggeledahan besar-besaran ini terjadi.
Yang pertama adalah insiden penguntitan pada Ahad, 19 Mei 2024. Menurut catatan Tempo.co, Febrie dikuntit oleh personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri saat makan malam sekitar pukul 20.00 hingga 21.00 WIB di sebuah restoran Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Restoran yang kala itu masih bernama Gontran Cherrier ini adalah tempat yang sama yang delapan tahun kemudian, tepatnya Juli 2026, kembali digeledah dalam kasus yang sama sekali berbeda, setelah berganti nama menjadi Cafe de'Clan Signature. Kejaksaan Agung saat itu, lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, membenarkan peristiwa itu terjadi dan menyebutnya sebagai persoalan kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan Polri. Menariknya, sejak menangani kasus tata niaga timah, Febrie memang dikawal polisi militer TNI atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, pengaturan yang, seperti akan terlihat nanti, kembali relevan dua tahun kemudian ketika isu penjagaan TNI meletus lagi dalam skala jauh lebih besar.
Rangkaian kedua adalah pelaporan Febrie ke KPK. Pada 27 Mei 2024, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), didampingi kuasa hukum Deolipa Yumara dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, melaporkan Febrie ke lembaga antirasuah itu terkait dugaan kejanggalan dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU), aset rampasan dari kasus korupsi Jiwasraya. Laporan inilah yang, lebih dari setahun kemudian, kembali ditarik ke permukaan seiring meningkatnya tensi antara Kejaksaan Agung dan Polri pada pertengahan 2026, dan menjadi salah satu dari tiga rentetan kasus besar yang kini menyeret namanya.
Kasus Lama yang Kembali Disorot: Lelang Saham PT Gunung Bara Utama
Duduk perkaranya bermula dari penyitaan aset milik Heru Hidayat, terpidana korupsi Jiwasraya, berupa 1.626.383 lembar saham, setara 74,81 persen kepemilikan, di PT Gunung Bara Utama, pemegang konsesi tambang batu bara di Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kejaksaan Agung sempat berupaya menyerahkan aset ini kepada PT Bukit Asam, tetapi ditolak karena PT GBU dililit banyak utang dan gugatan hukum.
Lelang pertama pada 17 November 2022 memakai taksiran appraisal KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan senilai Rp3,4 triliun, namun hanya terjual sebagian kecil senilai sekitar Rp9 miliar. Kejaksaan Agung kemudian menggandeng Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, sehingga dilakukan penilaian ulang oleh KJPP Tri Santi & Rekan pada 3 April 2023 yang menghasilkan harga pasar baru senilai Rp1,945 triliun, jauh di bawah taksiran pertama. Pada lelang tahap kedua tanggal 8 Juni 2023, hanya satu peserta yang mengajukan penawaran, yaitu PT Indobara Utama Mandiri (IUM), yang kemudian dinyatakan menang sesuai harga limit lelang tersebut.
Di titik inilah kejanggalan mulai disorot KSST. Menurut Koordinator KSST, Ronald Loblobly, PT Indobara Utama Mandiri diduga sengaja didirikan pada 9 Desember 2022, hanya sepuluh hari sebelum penjelasan lelang (aanwijzing) pertama dilaksanakan, dan diduga terafiliasi dengan Andrew Hidayat, mantan terpidana kasus suap izin tambang di Kalimantan Selatan. KSST menaksir nilai keekonomian satu paket saham PT GBU, dengan cadangan sumber daya sekitar 372 juta metrik ton, semestinya bisa mencapai Rp12 sampai Rp12,5 triliun, sehingga selisihnya dengan harga jual Rp1,945 triliun ditaksir sebagai potensi kerugian negara sekitar Rp9,7 triliun. KSST juga mempersoalkan mekanisme internal di mana harga limit lelang yang ditentukan Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung harus mendapat persetujuan Jampidsus, sehingga menempatkan nama Febrie sebagai salah satu pihak yang dilaporkan, bersama Kepala PPA saat itu dan sejumlah pihak lain.
Kejaksaan Agung berulang kali membantah tudingan ini. Ketut Sumedana pada 29 Mei 2024 menegaskan bahwa proses pelelangan aset PT GBU sepenuhnya diserahkan ke PPA setelah ada putusan Mahkamah Agung, sehingga laporan yang menyasar Jampidsus dinilai keliru. Kejaksaan Agung juga menjelaskan harga jual yang lebih rendah dari taksiran awal terjadi karena PT GBU dililit gugatan perdata dari PT Sendawar Jaya. Gugatan itu sempat dimenangkan penggugat di tingkat pertama sebelum akhirnya dibatalkan di tingkat banding, setelah Kejaksaan menemukan dugaan dokumen palsu yang berujung pada penetapan mantan Bupati Kutai Barat Ismail Thomas sebagai tersangka pemalsuan dokumen perizinan tambang. Febrie sendiri, ketika ditemui di Kompleks Parlemen pada Maret 2025, menyatakan tidak mengetahui proses lanjutan lelang tersebut karena kewenangannya telah berpindah ke PPA begitu barang sitaan diserahkan.
Kasus ini sempat mengendap hingga KPK meningkatkan statusnya ke tahap penyelidikan pada awal Mei 2025, langkah yang menurut KSST mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah telah mengantongi cukup bukti untuk memeriksa Jampidsus tanpa memerlukan izin Jaksa Agung. Sejak itu kasus PT GBU relatif senyap dari pemberitaan nasional, hingga kembali mencuat dalam konteks jauh lebih besar pada Juli 2026.
Penggeledahan Maraton 8-9 Juli 2026: Titik demi Titik
Puncak ketegangan terjadi Rabu, 8 Juli 2026. Berdasarkan keterangan Kepala Kortastipidkor Polri Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, tim gabungan Kortastipidkor dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mula-mula menyasar delapan lokasi, sebelum jumlahnya bertambah menjadi 12 hingga tengah malam, dan akhirnya 13 lokasi setelah penyidik kembali menggeledah kawasan Cipete Selatan pada Kamis malam menjelang Jumat dini hari, 10 Juli 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Victor Dean Mackbon, menjelaskan penggeledahan ini didasarkan pada dua laporan polisi: dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap terkait penanganan hukum lanjutan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya periode 2020 hingga 2025, serta dugaan tindak pidana dalam proses penyelesaian pembayaran utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources (KNI), anak usaha Krakatau Steel, yang diduga melibatkan penyelenggara negara.
Berdasarkan rincian yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas dan dikutip ulang Kompas.id, sedikitnya sepuluh dari lokasi yang digeledah pada hari pertama meliputi kantor PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat; kantor pusat PT CBS di Penjaringan, Jakarta Utara; kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat; rumah berinisial MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan; Cafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer, keduanya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan; sebuah rumah berinisial TK di Mega Kuningan; kantor grup DMG/CP di Kuningan; kantor PT PML di Karet Kuningan; serta rumah seorang berinisial DR di Gandaria Selatan. Setelah itu, tim bergeser ke rumah mewah di Perumahan Golf Hijau, Parahyangan Golf 2, Sentul City, Kabupaten Bogor, yang digeledah Rabu malam hingga Kamis dini hari.
Dua lokasi inilah yang paling menyita perhatian publik: Cafe de'Clan di Cipete, dan rumah di Sentul. Keduanya akan dibahas lebih rinci pada bagian berikut. Sebagai catatan tambahan yang patut disebut, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna sendiri, saat dikonfirmasi wartawan pada 9 Juli 2026, mengaku sempat tidak mengetahui keberadaan Febrie di tengah rangkaian penggeledahan tersebut, situasi yang menambah panjang spekulasi publik sebelum akhirnya Febrie muncul di depan kamera dua hari kemudian.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
