Runtut.com

Gus Kikin Terpilih Pimpin PBNU Periode 2026–2031

KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 melalui keputusan AHWA Muktamar ke-35 NU.

2 menit baca
5
Runtut.com
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. — Dok. tebuireng.online

JAWA TIMUR - KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 melalui keputusan musyawarah anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Penetapan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dilakukan dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU, Senin (31/8/2026). Keputusan tersebut dibacakan oleh KH Anwar Iskandar setelah sembilan anggota AHWA menyelesaikan musyawarah secara tertutup.

“Anggota Ahlul Halli wal Aqdi memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau yang sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” ujar KH Anwar Iskandar saat membacakan hasil sidang pleno.

Sebelum ditetapkan oleh AHWA, proses penjaringan calon ketua umum dilakukan melalui pemungutan suara oleh peserta muktamar. Tahapan tersebut menghasilkan lima nama dengan perolehan suara tertinggi yang kemudian disampaikan kepada AHWA untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ketua umum.

Dalam proses penjaringan tersebut, Gus Kikin memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 472 suara. Empat calon lainnya yang masuk dalam lima besar adalah KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin dengan 155 suara.

Setelah menerima hasil penjaringan, sembilan anggota AHWA melakukan musyawarah tertutup untuk menentukan Ketua Umum PBNU. Musyawarah berlangsung mulai pukul 06.20 WIB hingga pukul 07.00 WIB sebelum menghasilkan keputusan penetapan Gus Kikin sebagai pemimpin baru jajaran Tanfidziyah PBNU.

Pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU menggunakan mekanisme berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Peserta muktamar sebelumnya telah memutuskan melalui voting bahwa ketua umum tidak lagi dipilih langsung oleh muktamirin, melainkan ditentukan melalui mekanisme AHWA.

Dalam struktur kepengurusan NU, Ketua Umum PBNU memimpin jajaran Tanfidziyah yang bertanggung jawab menjalankan program organisasi. Sementara itu, Rais Aam memimpin jajaran Syuriyah yang memiliki peran dalam memberikan pandangan keagamaan dan arah kebijakan organisasi.

Sebelumnya, Muktamar ke-35 NU juga telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026–2031 melalui musyawarah AHWA. Dengan penetapan Gus Kikin sebagai ketua umum, susunan kepemimpinan utama PBNU untuk lima tahun mendatang telah terbentuk.

Rangkaian Muktamar ke-35 NU selanjutnya memasuki agenda penutupan. Forum tersebut menjadi tahap akhir dari proses pergantian kepemimpinan PBNU sekaligus penetapan arah organisasi untuk masa khidmah 2026–2031.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu