JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap diarahkan pada prinsip kesehatan fiskal, kredibilitas, serta keberlanjutan program prioritas pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil menyampaikan bahwa arahan utama Presiden dalam pengelolaan keuangan negara adalah menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat sekaligus memastikan APBN dapat menjalankan berbagai agenda pembangunan pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.
Menurutnya, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam membiayai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Karena itu, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” katanya.
Suahasil juga memastikan pemerintah akan menjaga tingkat defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan disiplin fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Selain menjaga kondisi fiskal, Suahasil menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN tidak hanya bergantung pada kebijakan anggaran yang diterapkan, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan penyampaian kebijakan yang dapat dipahami masyarakat.
Ia menilai komunikasi yang konsisten menjadi bagian penting agar publik mengetahui arah penggunaan anggaran negara serta manfaat yang dihasilkan dari setiap kebijakan fiskal.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil menjelaskan bahwa langkah tersebut tidak dapat dipahami sebatas pengurangan belanja pemerintah. Efisiensi, kata dia, berkaitan dengan bagaimana setiap anggaran yang tersedia mampu menghasilkan manfaat dan keluaran yang optimal.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam menjalankan tugas barunya, Suahasil memastikan proses transisi di lingkungan Kementerian Keuangan akan dilakukan secara terkoordinasi. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program pemerintah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
