JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai angka pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 juga mencapai 5,45 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penguatan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.
“Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61 persen dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” ujar Prabowo.
Namun, angka pertumbuhan ekonomi tersebut mendapat catatan dari peneliti lembaga riset Celios, Nailul Huda. Ia menilai terdapat perbedaan antara indikator makroekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Huda, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan, mulai dari perlambatan konsumsi masyarakat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tantangan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan.
“Semua aspek perekonomian mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat, PHK yang terus meningkat, hingga kesulitan dalam akses ke pasar kerja,” ujar Huda.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ketenagakerjaan.
“Pemerintah selalu klaim ekonomi tumbuh tinggi, tapi masyarakat kelas bawah tidak merasakannya. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang menurun dan kepercayaan akan kondisi tenaga kerja juga yang menurun,” katanya.
Huda mempertanyakan hubungan antara tingginya angka pertumbuhan ekonomi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja dan membaiknya daya beli.
“Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, seharusnya masyarakat gampang mendapatkan pekerjaan, PHK tidak akan terjadi, masyarakat sangat yakin untuk terus konsumsi. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, berarti ada anomali dengan data kita,” ujar Huda.
Perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa capaian makroekonomi perlu dilihat bersama indikator lain, seperti penciptaan lapangan kerja, daya beli, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian.
