Program biodiesel B50 menjadi strategi energi Prabowo untuk kurangi impor solar dan hemat devisa. Kebijakan ini disorot soal lingkungan.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan biodiesel B50 menjadi langkah Indonesia menuju swasembada energi karena mampu mengurangi ketergantungan impor solar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Namun, klaim penghematan devisa melalui program tersebut masih menghadapi sejumlah catatan terkait dampaknya terhadap subsidi energi dan lingkungan.
Program B50 merupakan kebijakan campuran bahan bakar nabati dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan 50 persen solar fosil. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program mandatori biodiesel yang sebelumnya menerapkan campuran B40.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar dari luar negeri. Ia menyebut kebijakan tersebut mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.
“Kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, kebijakan biodiesel B40 diperkirakan mampu memberikan penghematan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp147 triliun pada 2025. Kenaikan tingkat pencampuran biodiesel menjadi B50 kemudian diproyeksikan memberikan dampak lebih besar terhadap pengurangan kebutuhan impor bahan bakar fosil.
Namun, penghematan devisa tidak secara otomatis berarti penurunan beban anggaran negara. Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai penghentian impor solar belum dapat langsung diartikan sebagai berkurangnya subsidi energi.
Besaran subsidi energi masih dipengaruhi sejumlah faktor, seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, harga bahan baku biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME), serta kebijakan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah.
Selain aspek ekonomi, implementasi B50 juga mendapat sorotan dari kelompok lingkungan. Sejumlah organisasi menilai peningkatan kebutuhan bahan baku sawit untuk biodiesel berpotensi memberikan tekanan terhadap lahan dan ekosistem.
Satya Bumi memperkirakan penerapan B50 membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039. Perluasan tersebut disebut berpotensi memicu deforestasi hingga 1,5 juta hektare.
Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai kebijakan biodiesel belum cukup menjadi solusi transisi energi jangka panjang karena masih bergantung pada bahan bakar berbasis fosil dan memiliki tantangan keberlanjutan.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan manfaat ekonomi dari kebijakan B50 melalui pengurangan impor dan penghematan devisa. Sementara itu, sejumlah pihak masih menyoroti perlunya kajian menyeluruh terkait dampak fiskal, ketersediaan bahan baku, serta keberlanjutan lingkungan dari program tersebut.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
