JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meski pelaksanaannya menuai kritik akibat persoalan distribusi hingga munculnya kasus keracunan. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut perbaikan sistem dan efisiensi menjadi kunci agar program tersebut mampu menjawab persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia.
Pidato tersebut menjadi agenda kenegaraan kedua bagi Prabowo sejak menjabat sebagai presiden pada 2024. Sidang di Kompleks Parlemen Senayan itu dihadiri sejumlah pejabat negara serta mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Ia menyebut sejumlah wilayah masih memiliki angka stunting tinggi dengan prevalensi mencapai sekitar 25 persen.
“Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, angka stunting setinggi 25 persen. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting,” ujarnya.
BRIN Kembangkan Sensor Berbasis AI untuk Jaga Keamanan Makanan Program MBG7 Agustus 2026 pukul 09.16Ia menyatakan pemerintah akan melanjutkan MBG sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas gizi anak. Namun, pelaksanaan program tersebut akan disertai evaluasi dan pembenahan agar berjalan lebih efektif.
“Karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” katanya.
Data distribusi pelaksanaan MBG menunjukkan masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Dari 27.469 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat beroperasi, dapur MBG di Provinsi Papua hanya sekitar 1 persen. Sementara itu, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbesar, mencapai sekitar 53 persen dari total nasional.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena Papua termasuk daerah dengan persoalan stunting dan gizi buruk yang masih tinggi. Ketersediaan layanan pemenuhan gizi di wilayah terpencil menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan manfaat program.
Di sisi lain, sejumlah daerah mencatat angka stunting lebih rendah. Berdasarkan data yang tersedia, Bali menjadi provinsi dengan angka stunting terendah sebesar 8,7 persen. Disusul Jawa Timur 14,7 persen, Kepulauan Riau 15 persen, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat masing-masing 15,9 persen.
Selain persoalan pemerataan, pelaksanaan MBG juga menghadapi masalah keamanan pangan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sebanyak 40.759 orang mengalami keracunan terkait program MBG selama periode 2025 hingga Agustus 2026.
Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Berastagi, Sumatra Utara, serta Kabupaten Jayapura, Papua. Dalam tiga pekan terakhir, ribuan pelajar dilaporkan harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami gejala seperti mual dan muntah usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Pemerintah kini menghadapi tantangan memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperbaiki status gizi anak, sekaligus menjamin kualitas makanan, pengawasan dapur, dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
