Runtut.com

Anggaran Rp240 Triliun, BGN Perkuat Kualitas dan Jangkauan Program Makan Bergizi Gratis

BGN siapkan strategi penguatan Program Makan Bergizi Gratis 2027 melalui peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan pengawasan pangan.

3 menit baca
5
Runtut.com
Rapat kerja BGN bersama Komisi IX DPR RI membahas arah kebijakan anggaran serta penguatan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. — YouTube/TV Parlemen

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi anggaran Rp240,20 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus memperkuat kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelaksanaan MBG ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat.

“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujar Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, Rp7,33 triliun atau 3,05 persen digunakan untuk mendukung kebutuhan manajemen.

Dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, pelaksanaan MBG mendapat alokasi terbesar dengan nilai sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen. Adapun Rp373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang mendukung upaya pemenuhan gizi masyarakat.

BGN menargetkan program MBG pada 2027 mampu menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target tersebut mencakup 60.599.777 anak sekolah dengan dukungan anggaran Rp198,96 triliun serta 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi Rp33,54 triliun.

Seiring dengan perluasan cakupan penerima, BGN juga akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui peningkatan validitas data, keamanan pangan, serta tata kelola layanan. Upaya tersebut dilakukan agar peningkatan jumlah penerima manfaat tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

BPOM Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan MBG

Pengawasan terhadap kualitas pangan dalam pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga tersebut memperoleh alokasi anggaran Rp1,93 triliun untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 2027.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp509 miliar dialokasikan untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, memenuhi ketentuan keamanan pangan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pengawasan MBG akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pencegahan, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans melalui pengambilan sampel dan pengujian.

Pada aspek pencegahan, BPOM akan melakukan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memberikan edukasi keamanan pangan, menerapkan pencegahan berbasis risiko, serta memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah.

Sementara itu, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan mencakup investigasi apabila terjadi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, hingga pengawasan setelah temuan ditemukan. Adapun surveilans dilakukan melalui pengumpulan data dan pengujian sampel untuk memastikan keamanan pangan berbasis bukti.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti kecukupan anggaran BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan. Ia menyampaikan bahwa penguatan pengawasan tetap diperlukan seiring dengan pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG.

Taruna menyebut BPOM masih mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat serta makanan pada 2027. Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi awal anggaran BPOM sebesar Rp1,93 triliun dan meminta pengajuan tambahan anggaran tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu