Runtut.com

Muktamar ke-35 NU Tetapkan Ketua Umum PBNU Dipilih Melalui AHWA

Muktamar ke-35 NU menetapkan ketua umum PBNU periode 2026–2031 dipilih melalui AHWA setelah voting mengubah mekanisme pemilihan.

2 menit baca
3
Runtut.com
Petugas keamanan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mengawal proses pengamanan kotak suar. — Instagram/@muktamarke35nu

JAWA TIMUR - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan perubahan mekanisme pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua umum PBNU periode 2026–2031 nantinya dipilih melalui penunjukan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh peserta muktamar.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026) dini hari.

Perubahan mekanisme pemilihan itu ditetapkan setelah peserta muktamar melakukan voting terhadap dua pilihan, yakni mempertahankan mekanisme pemilihan langsung atau mengubahnya menjadi penunjukan melalui AHWA.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, sebanyak 401 peserta memilih opsi perubahan mekanisme melalui AHWA. Sementara itu, 150 peserta memilih agar ketua umum PBNU tetap dipilih secara langsung oleh muktamirin. Terdapat satu suara yang dinyatakan tidak sah dari total suara yang masuk.

Pimpinan sidang, Muhammad Nuh, menyampaikan jumlah suara dalam proses voting telah sesuai dengan data peserta yang menggunakan hak suara. Menurut dia, hasil tersebut menjadi keputusan yang harus diterima sebagai bagian dari proses organisasi.

“Rekapannya total suaranya 552 itu sudah sesuai dengan data yang masuk. Dengan opsi A tetap 150, opsi B perubahan 401, terus yang tidak sah 1, jadi jumlahnya pas,” ujar Muhammad Nuh.

Hasil voting tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan pemilihan ketua umum PBNU untuk masa khidmat 2026–2031. Dengan mekanisme baru ini, peserta muktamar tidak lagi memilih langsung calon ketua umum, melainkan menyerahkan proses penentuan kepada AHWA.

AHWA merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan strategis tertentu di lingkungan NU. Dalam mekanisme pemilihan ketua umum PBNU, AHWA akan berperan menentukan figur yang akan memimpin organisasi berdasarkan ketentuan hasil muktamar.

Sebelumnya, Ketua PBNU petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melalui Amin Said Husni meminta seluruh pihak menghormati hasil voting yang telah dilakukan dalam forum muktamar.

Amin mengatakan voting menjadi salah satu jalan pengambilan keputusan ketika musyawarah dan mufakat belum menemukan titik temu. Menurut dia, penggunaan suara terbanyak merupakan mekanisme yang telah dikenal dalam berbagai organisasi.

“Ketika kata sepakat itu tidak bisa dicapai, maka suara terbanyak merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan. Itu sesuatu yang lazim dilakukan di NU, bahkan juga sudah lazim dilakukan di organisasi-organisasi manapun,” kata Amin.

Perubahan mekanisme pemilihan ketua umum PBNU menjadi salah satu keputusan penting dalam Muktamar ke-35 NU. Keputusan tersebut akan menjadi pedoman dalam proses regenerasi kepemimpinan PBNU untuk periode mendatang.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 1 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu