Menakar Ulang Militerisme Sipil: Mengapa Pendekatan Keamanan Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Ekonomi?

Di luar isu-isu ekonomi yang mendominasi, ada satu keresahan laten yang akhirnya meledak ke permukaan dalam aksi massa 12 Juni 2026: bayang-bayang kembalinya militerisme dalam administrasi sipil. Ketegangan tanpa senjata api namun penuh dengan barikade beton, pengalihan rute paksa, hingga pemadaman akses CCTV saat massa mencoba menembus Bundaran HI kemarin adalah representasi visual dari bagaimana negara merespons kritik hari ini.

Tuntutan mahasiswa sangat spesifik: hentikan normalisasi penempatan figur-figur berlatar belakang militer atau keamanan pada jabatan-jabatan strategis pemerintahan sipil. Bagi generasi yang tumbuh pasca-Reformasi, tren ini adalah alarm tanda bahaya bagi kesehatan demokrasi kita.

Mitos "Disiplin" Menyelesaikan Masalah Birokrasi

Narasi yang sering dibangun oleh penguasa untuk menjustifikasi kebijakan ini adalah kebutuhan akan "kedisiplinan" dan "eksekusi cepat" di tengah lambannya birokrasi sipil. Seolah-olah, dengan menempatkan seseorang yang terbiasa dengan garis komando, karut-marut tata kelola seperti lambatnya perizinan atau distribusi bantuan akan selesai seketika.

Baca JugaProyek Baru? Anggota Komisi VII DPR RI Usulkan Pembangunan 1.000 Bioskop Desa Lewat APBN 2027Ferdian Trikusuma23 Mei 2026 pukul 07.28

Namun, logika ini sangat cacat. Birokrasi sipil dan pelayanan publik didesain untuk berjalan di atas prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas hukum. Pendekatan komando yang kaku (top-down) akan mematikan ruang dialektika. Saat sebuah kebijakan yang merugikan publik—seperti pemotongan subsidi—dijalankan, masyarakat butuh penjelasan rasional dan ruang debat, bukan sekadar instruksi yang harus dipatuhi tanpa reserve.

Respons Panik Terhadap Krisis Legitimasi

Masuknya pendekatan keamanan ke ranah sipil sering kali berkorelasi lurus dengan kegagalan negara dalam mengelola urusan ekonomi dan kesejahteraan. Ketika kebijakan publik mulai kehilangan legitimasi rasionalnya karena didera isu korupsi dan inefisiensi, pemerintah cenderung menggunakan instrumen keamanan sebagai tameng.

Penggunaan barikade untuk mencegah suara rakyat mencapai pusat kekuasaan, atau penunjukan pejabat berseragam untuk memimpin lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, adalah bentuk kepanikan sistemik. Ini adalah upaya untuk mendisiplinkan kegelisahan rakyat, alih-alih mengobati penyebab kegelisahan itu sendiri.

Merawat Garis Batas Reformasi

Aksi mahasiswa kemarin mengingatkan kita semua bahwa garis batas antara otoritas sipil dan keamanan harus dijaga secara ketat. Membiarkan instrumen keamanan mengambil alih porsi penyelesaian masalah politik dan ekonomi sama saja dengan menabung bom waktu. Stabilitas sejati sebuah negara tidak pernah lahir dari moncong senjata atau tebalnya barikade polisi, melainkan dari keadilan sosial dan kebebasan sipil yang dihormati penuh oleh negara.