Runtut.com

Menakar Ulang Militerisme Sipil: Mengapa Pendekatan Keamanan Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Ekonomi?

Penempatan aparat berseragam di jabatan sipil tuai kritik tajam dalam demo 12 Juni. Ancaman kemunduran demokrasi atau sekadar respons panik birokrasi?

2 menit baca
4
Menakar Ulang Militerisme Sipil: Mengapa Pendekatan Keamanan Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Ekonomi?
Setelah sempat diadang polisi di dekat jembatan Semanggi, mahasiswa terus bergerak menuju Bundaran HI Jakarta. — BBC.com/Firdaus

Di luar isu-isu ekonomi yang mendominasi, ada satu keresahan laten yang akhirnya meledak ke permukaan dalam aksi massa 12 Juni 2026: bayang-bayang kembalinya militerisme dalam administrasi sipil. Ketegangan tanpa senjata api namun penuh dengan barikade beton, pengalihan rute paksa, hingga pemadaman akses CCTV saat massa mencoba menembus Bundaran HI kemarin adalah representasi visual dari bagaimana negara merespons kritik hari ini.

Tuntutan mahasiswa sangat spesifik: hentikan normalisasi penempatan figur-figur berlatar belakang militer atau keamanan pada jabatan-jabatan strategis pemerintahan sipil. Bagi generasi yang tumbuh pasca-Reformasi, tren ini adalah alarm tanda bahaya bagi kesehatan demokrasi kita.

Mitos "Disiplin" Menyelesaikan Masalah Birokrasi

Narasi yang sering dibangun oleh penguasa untuk menjustifikasi kebijakan ini adalah kebutuhan akan "kedisiplinan" dan "eksekusi cepat" di tengah lambannya birokrasi sipil. Seolah-olah, dengan menempatkan seseorang yang terbiasa dengan garis komando, karut-marut tata kelola seperti lambatnya perizinan atau distribusi bantuan akan selesai seketika.

Namun, logika ini sangat cacat. Birokrasi sipil dan pelayanan publik didesain untuk berjalan di atas prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas hukum. Pendekatan komando yang kaku (top-down) akan mematikan ruang dialektika. Saat sebuah kebijakan yang merugikan publik—seperti pemotongan subsidi—dijalankan, masyarakat butuh penjelasan rasional dan ruang debat, bukan sekadar instruksi yang harus dipatuhi tanpa reserve.

Respons Panik Terhadap Krisis Legitimasi

Masuknya pendekatan keamanan ke ranah sipil sering kali berkorelasi lurus dengan kegagalan negara dalam mengelola urusan ekonomi dan kesejahteraan. Ketika kebijakan publik mulai kehilangan legitimasi rasionalnya karena didera isu korupsi dan inefisiensi, pemerintah cenderung menggunakan instrumen keamanan sebagai tameng.

Penggunaan barikade untuk mencegah suara rakyat mencapai pusat kekuasaan, atau penunjukan pejabat berseragam untuk memimpin lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, adalah bentuk kepanikan sistemik. Ini adalah upaya untuk mendisiplinkan kegelisahan rakyat, alih-alih mengobati penyebab kegelisahan itu sendiri.

Merawat Garis Batas Reformasi

Aksi mahasiswa kemarin mengingatkan kita semua bahwa garis batas antara otoritas sipil dan keamanan harus dijaga secara ketat. Membiarkan instrumen keamanan mengambil alih porsi penyelesaian masalah politik dan ekonomi sama saja dengan menabung bom waktu. Stabilitas sejati sebuah negara tidak pernah lahir dari moncong senjata atau tebalnya barikade polisi, melainkan dari keadilan sosial dan kebebasan sipil yang dihormati penuh oleh negara.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu