Jakarta – Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa menjadi perhatian publik setelah muncul dalam pembahasan di Gedung DPR RI. Usulan tersebut diarahkan untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai upaya memperluas akses perfilman nasional sekaligus mendukung pertumbuhan rumah produksi (Production House/PH) kecil di berbagai daerah.
Meski demikian, usulan ini masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi program resmi pemerintah. Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Rahmawati menyoroti masih terbatasnya akses distribusi film, terutama bagi rumah produksi kecil dan sineas daerah yang belum memiliki ruang tayang memadai. “Mungkin lintas mitra siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujarnya dalam rapat.
Usulan pembangunan bioskop desa dinilai tidak hanya menghadirkan akses hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang baru bagi ekosistem industri kreatif daerah. Keberadaan bioskop di tingkat desa dinilai dapat menjadi sarana distribusi karya sineas lokal yang selama ini masih terpusat pada jaringan bioskop di kota-kota besar.
Selain itu, langkah tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku UMKM, komunitas seni, hingga rumah produksi lokal dalam rantai industri perfilman. Pemerataan akses tontonan juga menjadi salah satu alasan munculnya usulan tersebut. Hingga kini, keberadaan bioskop masih didominasi wilayah perkotaan sehingga masyarakat di sejumlah daerah memiliki akses terbatas terhadap penayangan film nasional.
Namun, wacana pembangunan 1.000 bioskop desa turut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai usulan tersebut dapat menjadi momentum pemerataan industri film Indonesia, sementara sebagian lainnya menyoroti prioritas penggunaan anggaran negara agar tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Saat ini, rencana tersebut masih berupa usulan DPR dan belum ditetapkan sebagai proyek pemerintah maupun program nasional. Kendati demikian, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penguatan ekosistem perfilman nasional serta membuka peluang bagi tumbuhnya industri kreatif di daerah.
