Mantan presiden sekaligus pemimpin sosial Bolivia, Evo Morales, mengumumkan penghentian sementara mobilisasi yang berlangsung di kawasan Trópico de Cochabamba. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil keputusan organisasi dalam pertemuan yang digelar pada Minggu.
Morales menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berarti basis massa yang selama ini melakukan mobilisasi menentang pemerintahan Presiden Rodrigo Paz telah menyerah.
Dalam kesempatan itu, Morales juga mengecam sikap Organisasi Negara-Negara Amerika (OEA) yang dinilainya mencampuri urusan dalam negeri Bolivia terkait aksi blokade jalan. Ia menilai OEA menerapkan standar ganda dengan mengkritik aksi protes yang bertujuan mempertahankan sumber daya alam Bolivia, namun tetap bungkam terhadap embargo ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba.
Mantan presiden Bolivia itu mempertahankan legitimasi aksi protes sipil. Menurutnya, blokade jalan merupakan bagian dari tradisi perjuangan rakyat Bolivia yang pernah berhasil memulihkan demokrasi serta mengalahkan rezim-rezim militer pada masa lalu.
"Melalui blokade jalan, kami telah merebut kembali demokrasi. Blokade jalan telah mengalahkan Rencana Condor dan mengalahkan kediktatoran militer," ujarnya.
Morales juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Kepolisian dan Angkatan Bersenjata yang menolak melakukan tindakan represif terhadap para demonstran. Ia menyatakan bahwa aparat tidak ingin menjadi bagian dari kebijakan seorang presiden yang, menurutnya, telah menjual kepentingan bangsa dengan menyerahkan sumber daya alam kepada kepentingan asing.
Sebelumnya, Koordinator Enam Federasi Trópico de Cochabamba menggelar rapat darurat di Lauca Ñ pada Senin untuk mengevaluasi penerapan status darurat, pemadaman listrik, serta perkembangan situasi di tingkat basis organisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Morales kembali menegaskan bahwa mobilisasi yang dilakukan bertujuan membatalkan kebijakan ekonomi pemerintah serta mencegah privatisasi layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam. Ia membantah anggapan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan yang didorong oleh kepentingan partai politik.
Saat menyampaikan pidatonya, Morales turut mengkritik usulan perubahan konstitusi yang diajukan mantan menteri Branko Marinkovic. Menurutnya, usulan tersebut akan mewajibkan pemilik lahan pertanian skala kecil membayar pajak, sehingga berpotensi mengancam aset keluarga para petani kecil.
Sejalan dengan pernyataan Morales, berbagai organisasi masyarakat menegaskan bahwa aksi protes dipicu oleh meningkatnya biaya hidup, kelangkaan bahan bakar, dan krisis keuangan yang tengah melanda Bolivia. Mereka menyatakan bahwa mobilisasi juga bertujuan melindungi cadangan litium, mineral tanah jarang, serta sumber daya mineral strategis milik negara.
Morales turut mempertanyakan efektivitas operasi keamanan yang dijalankan di bawah status darurat yang ditetapkan Presiden Rodrigo Paz. Ia mengaku menerima informasi bahwa sejumlah anggota Angkatan Bersenjata juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut.
